PM Baru Malaysia Pengganti Muhyiddin Yassin, Namanya Ismail Sabri Yaakob

Pada 20 Desember 2018, ia diangkat untuk menjalankan tugasnya sebagai Wakil Presiden UMNO yang baru setelah sang petahana, Ahmad Zahid Hamidi, diangkat sebagai Presiden (de facto) sejak 18 Desember 2018.

Ia diangkat sebagai pemimpin oposisi di parlemen sejak 2019 hingga 2020. Ismail terpilih kembali sebagai anggota parlemen daerah pemilihan Bera pada 2008 dan dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga dalam Kabinet Abdullah Badawi.

Pada April 2009, ia menjadi Menteri Perdagangan Domestik, Kooperatif dan Konsumerisme dalam kepemimpinan Perdana Menteri Najib Razak. Setelah pemilihan umum 2013, ia diangkat sebagai Menteri Pertanian dan Industri Berbasis Agro (2013–2015). Ketika terjadi perombakan kabinet, ia menjabat sebagai Menteri Pembangunan Daerah dan Pedesaan (2015-2018). Pada 12 Maret 2019, Ismail dilantik sebagai Ketua Oposisi Malaysia menggantikan Ahmad Zahid Hamidi.

Petisi Menolak Ismail Sabri

Tidak semua rakyat Malaysia setuju dengan terpilihnya Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri Malaysia. Sebuah petisi online penolakan digalang melalui Change.org yang hingga Kamis malam (19/8) sudah memperoleh 302.819 dukungan.

Penggagas petisi tersebut, Kyle Mohd, mengatakan Ismail Sabri dianggap ikut bersalah dalam penanganan pandemi Covid-19 yang buruk sehingga menyebabkan infeksi skala besar. “Banyak komentar tidak pantas membuktikan bahwa dia hanya pembohong dan pelawak politik,” kata penulis petisi tersebut.

Petisi tersebut juga membeberkan sejarah Ismail Sabri yang dinilai pro Melayu. Pada 2015, Ismail Sabri memicu badai protes atas unggahannya di Facebook yang mendesak konsumen Melayu untuk memboikot bisnis Tiongkok yang memonopoli dan mengambil untung yang mendiskriminasi pengusaha non-Tiongkok.

Orang Melayu, kata Ismail, perlu menggunakan kekuatan konsumen untuk mencegah pencurian keuntungan oleh etnis Tionghoa Malaysia yang menguasai lebih dari 90 persen ekonomi Malaysia. “Saya pikir reaksi orang Melayu atau Tionghoa yang berpikiran lurus yang percaya pada persatuan Malaysia akan menilai menjijikkan. Dan saya pikir, atau setidaknya berharap, bahwa para pemilih Tiongkok akan mengingat apa yang dia katakan tentang pemungutan suara,” tulis petisi ini.

Kepala Polisi Diraja Malaysia (PDRM) saat itu Irjen Polisi Khalid Abu Bakar menyatakan bahwa Ismail akan diselidiki berdasarkan Undang-Undang Penghasutan 1948 dan setelah itu dia menghapus unggahannya. Pada tahun yang sama Ismail Sabri kembali memicu kontroversi ketika ia mengusulkan untuk mendirikan “Low Yat 2”, sebuah mal gadget dan digital yang diharapkan hanya menampung pedagang Melayu.

Asosiasi Tionghoa Malaysia (MCA), partai komponen Barisan Nasional, mengkritik usulan tersebut. Presiden MCA Liow Tiong Lai mengatakan bahwa pendirian Low Yat 2 hanya akan merusak hubungan rasial, dan menggambarkan proposal untuk mal khusus bumiputera sebagai “pendekatan antagonis”. MCA menyarankan Ismail Sabri untuk mendekati masalah dari sudut pandang multi-rasial dan berhenti membuat pernyataan seperti “pedagang Cina adalah pencatut” dan “Low Yat 2 khusus Melayu”.

Rekannya sesama anggota UMNO waktu itu, Saifuddin Abdullah, juga mengkritik proposal tersebut, dengan mengatakan bahwa proposal Ismail Sabri tidak akan bermanfaat bagi orang Melayu dan Malaysia pada umumnya, menunjukkan bahwa memiliki area bisnis di mana pedagang dipisahkan oleh etnis hanya akan menjadi bumerang.

Pada 8 Desember 2015, Ismail Sabri meresmikan pembukaan Mal Digital MARA all-Melayu di Medan Mara, Kuala Lumpur. Meski pedagangnya semua orang Melayu, Ismail menghimbau kepada kaum minoritas untuk mendukung mal tersebut. Sampai tahun 2020, mal tidak beroperasi dengan baik. Mara Digital Mall Kuantan ditutup pada 2018, sementara Mara Digital Mall Johor berhenti beroperasi pada 2019. Kedua mal itu ditutup dalam rentang waktu tiga bulan. (*)

Sumber: www.jawapos.com

Sumber: