Dulu Megawati Tolak BLT di Era SBY karena Bikin Mental Rakyat Jadi Pengemis, Sekarang Kok Diam?

JAKARTA - Ketum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sangat tegas menolak bantuan langsung tunai (BLT) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hal itu diungkapkan pengamat politik, Saiful Anam, Senin (4/4).

Sikap yang sama pun diharapkan bisa dilakukan PDI Perjuangan saat ini di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sekadar diketahui, Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan pemberian BLT untuk membantu masyarakat yang terimbas kenaikan harga minyak goreng.

“Publik masih ingat Megawati menentang kebijakan BLT era SBY karena dianggap membuat mental rakyat jadi minta-minta,” kata Saiful Anam di Jakarta, Senin (4/4).

“Sekarang justru menjadi senjata Jokowi meringankan beban masyarakat. Kok Megawati diam?” sambungnya.

Saiful menyarankan PDIP menggunakan hak interpelasi menolak BLT. Selain sebagai wujud konsistensi, penolakan juga untuk menunjukkan keberpihakan partai kepada rakyat kecil.

“Ini saatnya PDIP menunjukkan keberpihakan kepada rakyat kecil atas mahalnya harga bahan pokok dan adanya kebijakan BLT yang tidak mendidik rakyat,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi akan mengucurkan BLT minyak goreng sebesar Rp100 ribu per bulan selama tiga bulan terhitung sejak April-Mei 2022.

Namun, BLT minyak goreng diberikan sekaligus Rp300 ribu kepada 20,5 juta keluarga miskin penerima Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Bantuan juga diberikan ke 2,5 juta pedagang gorengan.

“Untuk meringankan beban masyarakat, pemerintah akan memberikan BLT minyak goreng,” kata presiden Jokowi.

Padahal, jika pemerintah mampu mengatasi mafia minyak goreng, bantuan langsung tunai (BLT) minyak goreng seharusnya tidak perlu dikeluarkan. Pemberian BLT Rp300 ribu selama tiga bulan ke depan, sama saja pemerintah telah kalah dari mafia minyak goreng.

\"Pemerintah sudah kalah dengan mafia minyak goreng. Sungguh ironis, ini belum pernah terjadi selama Indonesia merdeka,” tegas pengamat politik Jamiluddin Ritonga lewat keterangannya, Senin (4/4).

Sumber: