Berdampak Meluas Terkait Larangan Ekspor Minyak Goreng Karena Indonesia Penghasil Terbesar CPO

JAKARTA- Pelarangan ekspor yang diberlakukan Pemerintah Indonesia dampaknya meluas, meski banyak pihak yang menyebut kebijakan ini hanya sebatas terapi bagi mafia minyak goreng.

Dampak yang akan terlihat, harga dunia akan melonjak karena Indonesia adalah penghasil CPO terbesar dengan kontribusi 58 persen. 

”Problemnya sekarang, seberapa besar pemerintah mampu mengendalikannya atas efek yang ditimbulkan. Pemerintah pasti memiliki perhitungan,” terang Pakar Ekonomi dari Pusat Studi dan Informasi Pembangunan (Pusiban Institute) Asrian Hendi Caya, kepada Disway.Id, Sabtu, 23 April 2022.

Keputusan Presiden Joko Widodo dengan melarang ekspor cukup cepat. Ini tak lepas dari mencuatnya mafia minyak goreng yang baru saja diungkap oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). 

Kelakuan mafia ini yang disinyalir menjadi penyebab kelangkaan tingginya harga minyak goreng di pasar dalam negeri. 

Bahkan, konsekuensi ‘pasar gelap’ yang dimainkan para mafia memantik aksi protes BEM di Indonesia untuk turun ke jalan akibat ketidakpuasan publik.

Lalu efek negatif dari kebijakan yang ditempung pemerintah, jelas mengarah pada petani. Petani akan terdampak karena harga yang saat ini tinggi tiba-tiba anjlok sebab  daya beli dalam negeri tidak setinggi pasar dunia. 

”Kontribusi sawit rakyat sekitar 40 persen. Angka ini cukup besar perannya dan melibatkan banyak petani di Indonesia,” jelas Asrian. 

Sebelumnya pengusaha mendapatkan manfaat dari pelonggaran ekspor, karena mekanisme pasar dan peluang yang bagus.

”Pengusaha sudah dapat manfaat yang besar apalagi selain sebagai produsen sawit, rata-rata juga mengolah CPO bahkan menjadi eksportir minyak goreng. Data dana sawit juga terdistribusi 79 persen untuk industri dengan baik,” imbuhnya.  

Pelarangan ini tentu akan berdampak pada sawit rakyat karena perusahaan akan mengutamakan sawit sendiri. 

”Dan melimpahnya sawit belum tentu akan melimpahkan minyak goreng yang menyebabkan harga migor turun. Mengapa? Karena harga CPO didasarkan harga dunia. Seharusnya pemerintah punya HPP (harga pokok)  sawit sehingga tahu kisaran harga normal,” papar Asrian.

Sumber: