JAMBI DAN DILEMA KEKAYAAN ALAM : Ketika Potensi Besar Tidak Sejalan dengan Fiskal Daerah

Oleh: Prof Dr. H. Haryadi, S.E., M.M.S
(Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi)

Provinsi Jambi tengah menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Prediksi penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga Rp1,5 triliun menjadi sinyal yang tidak bisa diabaikan. Penurunan ini menurut berdasarkan laporan resmi Statistik sudah terjadi sejak 3 tahun belakangan. Menurut hemat saya, penurunan ini tidak hanya soal angka semata, tetapi menggambarkan rapuhnya fondasi fiskal Jambi yang masih sangat bergantung pada sektor-sektor tertentu, terutama migas dan minerba (pertambangan mineral dan batu bara).

Jambi sejatinya adalah daerah yang kaya. Sumber daya alamnya melimpah: batu bara, minyak, gas bumi, serta hasil perkebunan seperti karet dan sawit. Namun, mengapa dengan kekayaan sebesar itu, fiskal daerah bisa terguncang begitu dalam?

Ketergantungan pada Sektor Migas dan Minerba

Salah satu akar persoalan adalah tingginya ketergantungan Jambi terhadap sektor pertambangan dan energi. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menunjukkan bahwa sektor ini menyumbang lebih dari 13 % terhadap perekonomian Jambi dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, sektor ini juga sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga minyak atau batu bara turun, maka otomatis pendapatan dari dana bagi hasil (DBH) pun ikut merosot.

Inilah yang terjadi pada APBD Jambi. Ketika produksi menurun atau harga komoditas tergelincir, maka fiskal daerah ikut terguncang. Ini menunjukkan bahwa kekayaan alam tidak serta-merta menjamin kestabilan keuangan daerah. Justru sebaliknya, tanpa diversifikasi ekonomi, ketergantungan terhadap sektor tambang bisa menjadi jebakan jangka panjang.

Mitos “Tambang Hanya Memperkaya Segelintir Orang”

Di tengah ketimpangan yang ada, banyak masyarakat merasa bahwa sektor tambang hanya memperkaya segelintir elite dan korporasi besar. Pandangan ini memang tidak sepenuhnya salah. Sebagian besar keuntungan langsung sektor ini memang dinikmati oleh pemilik modal dan perusahaan besar. Namun pandangan ini bisa jadi tidak sepenuhnya benar, bila dikelola dengan tepat, sektor tambang bisa memberikan efek berganda (multiplier effect) yang luas kepada masyarakat.

Beberapa manfaat yang bisa dirasakan antara lain penciptaan lapangan kerja, tumbuhnya sektor pendukung seperti logistik dan jasa, pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas sosial, hingga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi dan pajak. Sayangnya, manfaat ini tidak selalu merata. Lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan minimnya keberpihakan terhadap masyarakat lokal membuat potensi ini seringkali tidak maksimal.

Membangun Jalan Khusus Batu Bara: Solusi atau Ancaman?

Pemerintah Provinsi Jambi saat ini tengah gencar mendorong pembangunan jalan khusus batu bara. Tujuannya jelas: memperlancar arus logistik tambang dan menghindari kerusakan jalan umum akibat aktivitas truk tambang. Dua investor yang saat ini terlihat serius dalam proyek ini adalah PT Sinar Anugerah Sukses (PT SAS) dan lainnya.

Langkah ini secara strategis bisa berdampak positif. Pertama, distribusi hasil tambang menjadi lebih efisien. Kedua, tekanan terhadap infrastruktur publik bisa berkurang. Ketiga, bila pengelolaannya baik, pemerintah daerah bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari skema kerja sama dengan investor.

Namun, pemerintah harus berhati-hati. Pembangunan jalan khusus tambang harus tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Jangan sampai efisiensi ekonomi justru menimbulkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, atau mengabaikan partisipasi masyarakat sekitar. Investor pun harus diwajibkan menjalankan tanggung jawab sosial dan lingkungan secara konsisten, bukan hanya formalitas di atas kertas.

Jalan Keluar: Diversifikasi Ekonomi

Krisis APBD Jambi menjadi alarm penting bahwa daerah ini tidak bisa terus bergantung pada sektor tambang dan energi. Sudah saatnya pemerintah memetakan potensi ekonomi lain yang bisa menopang fiskal daerah. Beberapa sektor yang patut dikembangkan antara lain:

1.Pertanian dan Perkebunan Jambi memiliki lahan subur dan komoditas unggulan seperti sawit, karet, kopi, dan pinang. Pengembangan pertanian berbasis teknologi, hilirisasi hasil kebun, dan penguatan koperasi petani bisa menjadi sumber pendapatan baru.
2.Pariwisata Alam dan Budaya Dengan kekayaan alam seperti Taman Nasional Kerinci Seblat dan budaya Melayu yang kuat, sektor pariwisata bisa menjadi penopang ekonomi baru. Investasi dalam ekowisata dan pelatihan SDM lokal perlu dipercepat.
3.Ekonomi Kreatif dan UMKM Potensi ekonomi kreatif Jambi masih besar namun belum tergarap optimal. Pemerintah bisa memfasilitasi pelatihan, pembiayaan, dan digitalisasi UMKM untuk memperluas akses pasar.
4.Industri Hilirisasi Industri pengolahan hasil tambang dan perkebunan harus dikembangkan di dalam provinsi agar nilai tambah tidak lari ke luar daerah. Meski wacana sejak beberapa periode pemerintahan sudah ada, sayangnya upaya ini belum menampakkan progress yang signifikan. 
Dengan mendorong sektor-sektor ini, Jambi bisa menciptakan sumber pendapatan baru yang lebih stabil dan inklusif.

Saran untuk Pemerintah Daerah

Mengelola wilayah yang kaya sumber daya alam memang tidak mudah. Tantangannya bukan hanya soal teknis penggalian atau produksi, tapi soal bagaimana kekayaan ini bisa dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang bisa diambil pemerintah provinsi antara lain:
• Optimalisasi Pendapatan dari Sektor Tambang: Melalui digitalisasi pengawasan produksi, revisi regulasi retribusi, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran.
• Transparansi dan Akuntabilitas: Anggaran daerah dan kerja sama dengan perusahaan harus terbuka dan bisa diawasi publik.
• Keterlibatan Masyarakat Lokal: Dalam setiap proses pembangunan infrastruktur maupun konsesi tambang, masyarakat harus dilibatkan sebagai subjek, bukan hanya objek.
• Investasi SDM dan Pendidikan: Agar masyarakat Jambi tidak hanya menjadi penonton di tanah sendiri, peningkatan kapasitas SDM menjadi prioritas.
• Negosiasi Kontrak SDA yang Adil: Pemerintah daerah perlu memperjuangkan bagi hasil yang lebih adil dari kontrak-kontrak sumber daya alam.

Harapan untuk Masa Depan

Masa depan Jambi tidak semata ditentukan oleh apa yang ada di dalam perut buminya. Lebih dari itu, masa depan provinsi ini bergantung pada bagaimana pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha bisa bersinergi membangun sistem ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan tangguh terhadap krisis.

Kita tidak ingin Jambi menjadi contoh klasik “daerah kaya tapi miskin.” Sudah banyak pelajaran dari daerah penghasil tambang di Indonesia maupun luar negeri yang jatuh dalam paradoks ini. Kekayaan sumber daya alam justru menjadi kutukan jika tidak disertai tata kelola yang baik.

Kini, waktunya Jambi bangkit dengan cara yang berbeda. Mengelola tambang dengan cerdas, membangun ekonomi baru yang mandiri, dan memastikan setiap rupiah dari kekayaan alam benar-benar kembali ke rakyat. Dengan begitu, Jambi tidak hanya dikenal karena kekayaan alamnya, tetapi juga karena keberhasilannya mengelola potensi itu untuk kesejahteraan bersama. (*)

*Penulis adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Sumber: