Minta Pemkot Bentuk Tim Zona Merah, Fasha Siap Kawal di Senayan

Fasha, juga mendesak Pemerintah Kota Jambi segera membentuk tim terpadu untuk mengusut klaim zona merah yang dilakukan Pertamina EP Jambi terhadap lahan milik warga di Kecamatan Kota Baru.

Desakan tersebut disampaikan Fasha saat menyerap aspirasi ratusan warga terdampak dalam pertemuan yang digelar di Sekretariat Tolak Zona Merah, Kelurahan Kenali Asam Atas, Minggu (21/12/2025).

Menurut Fasha, tim terpadu diperlukan agar persoalan klaim lahan dapat ditangani secara objektif, transparan, dan memiliki kepastian hukum. Tim tersebut diharapkan melibatkan unsur pemerintah daerah, Kepolisian, Kejaksaan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Pertamina.

“Persoalan ini tidak bisa diselesaikan sepihak. Harus dibuka secara terang, apakah klaim itu sesuai aturan atau justru melanggar hukum,” ujar Fasha.

Sementara itu, anggota DPR RI lainnya, Rocky Candra, menyebutkan bahwa laporan terkait zona merah telah ia terima sejak September 2025. Aduan tersebut datang dari berbagai pihak, mulai dari notaris, pengembang, hingga masyarakat pemilik lahan.

“Sejak September, saya sudah menerima banyak laporan. Ini masalah serius,” ujar Rocky.

Berdasarkan komunikasinya dengan Direktur Utama Pertamina, Rocky mengungkapkan terdapat sekitar 5.600 hingga 6.000 sertifikat tanah warga yang dinyatakan tumpang tindih dengan zona Pertamina, meski sertifikat tersebut diterbitkan secara sah oleh negara.

“Warga beli tanah resmi, bayar pajak, tapi tiba-tiba disebut masuk zona merah dan jadi kekayaan negara. Ini yang harus kita luruskan,” tegasnya.

Rocky menjelaskan bahwa zona merah tersebut kini tidak lagi menjadi aset Pertamina, melainkan telah dialihkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Karena itu, penanganannya akan dibawa ke Komisi XI DPR RI.

Ia memastikan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DJKN dan Pertamina akan digelar setelah data warga terdampak dirampungkan. Rocky meminta Forum Warga Tolak Zona Merah segera melakukan inventarisasi lahan.

“Saya tunggu awal Januari 2026. Data itu akan saya bawa ke RDP. Saya akan berdiri bersama masyarakat Jambi,” ujarnya.

Rocky menegaskan komitmennya untuk mengawal persoalan zona merah hingga tuntas. “Ini tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat,” pungkasnya. (hfz)

 

Sumber: