MUARA BUNGO, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo bersama Pemda Bungo resmi menyepakati rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.
Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Bungo, Selasa kemarin (10/11/2026). Dalam agenda yang sama, rapat paripurna juga menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Bungo Tahun 2027.
BACA JUGA:DPD PAN Batang Hari Tegaskan Tegak Lurus Bersama Zulkifli Hasan
Bupati Bungo, H. Dedy Putra, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA-PPAS telah melalui serangkaian pembahasan antara Badan Anggaran DPRD, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), serta seluruh perangkat daerah terkait.
Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, pendapatan daerah Kabupaten Bungo pada Tahun Anggaran 2027 direncanakan sebesar Rp1,249 triliun. Sementara penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) diproyeksikan mencapai Rp65,5 miliar. Adapun belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,314 triliun lebih.
BACA JUGA:Bangun Perspektif Generasi Muda tentang Masa Depan Energi, PHE Hadir di Universitas Jambi
Dedy Putra menjelaskan, penyusunan postur anggaran tersebut telah mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari kondisi kemampuan keuangan daerah, skala prioritas pembangunan, hingga aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRD dari masing-masing daerah pemilihan.
Menurutnya, pembahasan bersama antara eksekutif dan legislatif juga menjadi ruang untuk mempertajam berbagai kebijakan strategis pembangunan daerah, terutama program-program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Berbagai pilihan kebijakan strategis dalam pembangunan daerah telah dikupas bersama melalui penajaman skala prioritas terhadap berbagai program dalam RPJMD, termasuk aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat,” ujar Dedy Putra.
Di sisi lain, Bupati mengakui bahwa kondisi fiskal daerah masih menghadapi tekanan. Karena itu, pelaksanaan sejumlah program pembangunan masih harus menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kepastian transfer keuangan dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:Herman Deru Pacu Penyelesaian Lahan Jalan Tol Trans Sumatera di Sumsel
Ia menegaskan, setelah nota kesepakatan KUA-PPAS ditandatangani, tahapan selanjutnya adalah penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Bungo Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas bersama DPRD sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Selain itu, kesepakatan Propemperda Tahun 2027 juga menjadi bagian penting dalam agenda paripurna tersebut sebagai landasan perencanaan pembentukan produk hukum daerah pada tahun mendatang.
Menutup sambutannya, Dedy Putra berharap sinergi dan komunikasi antara Pemerintah Kabupaten Bungo dengan DPRD terus terjaga. Dengan demikian, proses penganggaran maupun pembentukan peraturan daerah dapat berjalan sesuai ketentuan dan mengakomodasi kepentingan masyarakat.(*)