Karena itu, merayakan Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak berhenti pada upacara dan slogan. Pemerintah harus menghadirkannya dalam kebijakan nyata. Pancasila harus diwujudkan melalui pemerintahan yang bersih, pelayanan publik yang adil, penegakan hukum tanpa tebang pilih, perlindungan lingkungan hidup, dan keberanian memberantas korupsi secara serius.
Pengesahan undang-undang perampasan aset hasil korupsi, reformasi partai politik, penguatan pendidikan karakter, hingga keberanian menindak koruptor tanpa kompromi merupakan bentuk nyata merayakan Pancasila.
Partai politik juga harus berhenti menjadikan demokrasi sekadar transaksi kekuasaan. Mereka seharusnya menjadi tempat lahirnya pemimpin yang berintegritas, bijaksana, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Kampus dan sekolah pun perlu berhenti memaknai Pancasila sekadar hafalan dan lomba seremonial. Pancasila harus dihidupkan melalui budaya berpikir kritis, kejujuran akademik, toleransi, dan kepedulian sosial.
Pada akhirnya, Pancasila tidak membutuhkan lebih banyak spanduk dan baliho. Pancasila membutuhkan lebih banyak kejujuran, keadilan, dan keberanian moral.
Hari Lahir Pancasila seharusnya tidak berhenti di lapangan upacara. Ia harus hidup di ruang kelas, di pengadilan, di parlemen, di media sosial, di birokrasi, dan terutama di hati para penyelenggara negara.
Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan orang yang hafal Pancasila. Bangsa ini hanya terlalu kekurangan orang yang sungguh menjalankannya.(*)
*) Penulis Adalah Direktur Pusat Kajian Demokrasi dan Kebangsaan (Pusakademia)