Ia menilai layer saat ini sudah tepat dan memberikan sedikit ruang bagi IHT untuk melakukan restrukturisasi di tengah himpitan tarif dan tekanan rokok ilegal.
Kebijakan layer dapat menjadi win-win solution di tengah tarikan kepentingan, khususnya dari sisi kesehatan, ketenagakerjaan, penerimaan negara, maupun bagi pelaku IHT.
Ketidakpastian kebijakan cukai ini sebagai dampak dari tak kunjung selesainya roadmap IHT yang berkeadilan dan berkelanjutan.
Jika pemerintah jeli, penerimaan cukai dari IHT masih dapat dioptimalkan dengan penyesuaian tarif cukai pada rokok elektrik, karena tarifnya masih rendah dibandingkan rokok tembakau.
Joko Hadi mengingatkan, pemerintah untuk tidak gegabah dalam mengambil kebijakan menambah layer baru dalam upaya mengurangi peredaran rokok ilegal, tetapi lebih fokus pada penguatan penindakan rokok ilegal pada wilayah produksi, produsennya yang ditindak.
Ia menilai kebijakan yang diambil dengan moratorium kenaikan tarif cukai maupun bertahan di layer saat ini tepat, pemetaan wilayah produksi dan jalur distribusi sudah dilakukan.
"Tinggal bagaimana pemerintah menindak produsen rokok ilegal tersebut, sehingga dapat meminimalisasi kerugian yang ditimbulkan lebih dari Rp97 triliun," ujarnya.(ant)