JAMBIEKSPRES.CO.ID - Direktorat SMA Kemdikdasmen mengadakan Workshop Fasilitasi Daerah Pendukung Program Revitalisasi Sekolah: Peningkatan Akses Pendidikan melalui Pencegahan Anak Rentan agar Tidak Putus Sekolah (ARPS) 2025 pada 20—23 November 2025 di Hotel Santika Premiere Bintaro. Kegiatan empat hari ini menjadi wadah evaluasi dan penguatan keberlanjutan gerakan ARPS yang sudah berjalan sejak 2021, sekaligus merajut kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya.
BACA JUGA:RESMI! PSSI Promosikan Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas U-20
Dalam sambutan pembuka, Direktur Direktorat SMA, Winner Jihad Akbar, S.Si., M.Ak., menegaskan bahwa masalah akses pendidikan di jenjang menengah atas masih serius. Mengutip Data Susenas 2024, ia menyatakan partisipasi pendidikan kelompok usia 16–18 tahun paling rendah dibanding kelompok usia lebih muda; lebih dari 20 persen lulusan SMP/sederajat tidak melanjutkan ke SMA/sederajat, sementara jumlah anak tidak sekolah (ATS) usia 16–18 tahun diperkirakan mencapai 2,4 juta jiwa.
BACA JUGA:Kinerja Perbankan Tetap Solid Hingga Akhir 2025
Winner juga memaparkan data Pusdatin per 20 November 2025 yang mencatat 453.605 siswa putus sekolah pada jenjang SMA/sederajat. "Angka ini menunjukkan urgensi intervensi dini dan sinergi lintas sektor untuk menahan laju putus sekolah serta memastikan hak belajar bagi setiap anak," katanya.
Sebagai upaya respons, Direktorat SMA mengembangkan Gerakan Pencegahan ARPS yang diterapkan sejak 2021 di delapan provinsi sasaran: NTB, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jambi, Aceh, NTT, Maluku Utara, dan Bali. Konsep gerakan dibangun atas lima prinsip: partisipasi sukarela, tanggung jawab moral untuk menyelamatkan siswa marginal, inisiatif kolaboratif antar pemangku kepentingan, pendanaan kolektif tanpa transfer tunai ke sekolah, dan fokus pada keberlanjutan program.
Gerakan ARPS menitikberatkan pada identifikasi dini siswa yang berisiko putus sekolah ditandai sering absen, gangguan perkembangan belajar, dan perilaku indisipliner kemudian menelusuri akar masalah serta memberikan pendampingan intensif oleh guru. Hingga saat ini, program telah dijalankan di sekitar 901 sekolah, dan evaluasi lapangan menunjukkan dari 8.491 anak rentan yang teridentifikasi, rata-rata 76 persen berhasil dicegah agar tidak putus sekolah.
BACA JUGA:Sungai Penuh Naik ke Peringkat 4, Kerinci Terpuruk di Posisi Terakhir MTQ ke-54 Provinsi Jambi
Workshop yang berlangsung ini dirancang untuk melakukan progress check atas keberlanjutan gerakan di sekolah pelaksana, mendokumentasikan praktik baik pendampingan, serta memperbarui data anak rentan. Agenda tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi praktis yang bisa direplikasi dan dipertahankan oleh sekolah dan pemerintah daerah setempat.
Peserta berasal dari tiga provinsi, yakni: Jambi, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku Utara termasuk Kepala Bidang SMA di Dinas Pendidikan, penanggung jawab ARPS di dinas pendidikan, serta kepala SMA pelaksana gerakan. Tercatat 128 peserta hadir, menandakan tingginya komitmen daerah terhadap upaya pencegahan putus sekolah. Winner Jihad mendorong peserta untuk aktif menyampaikan kondisi riil dan tantangan lapangan agar solusi yang dihasilkan benar-benar kontekstual.
Acara dibuka resmi oleh Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Dr. Fajar Riza Ul Haq, MA, yang menekankan pentingnya pergeseran paradigma dari sekadar schooling, rutinitas administrasi dan jam pelajaran ke paradigma learning, yakni lingkungan yang memberi ruang inovasi bagi guru dan siswa.
Menurut Wamendikdasmen, pembelajaran harus mampu mengembangkan life skills dan kompetensi pemecahan masalah melalui praktik nyata seperti proyek kewirausahaan, studi kasus lokal, simulasi, dan keterlibatan masyarakat, serta memastikan penilaian yang menilai keterampilan nyata, bukan hanya aspek kognitif.