Kemenkopolkam Perangkat Daerah Jambi Deteksi Potensi Konflik

Kamis 21-08-2025,19:55 WIB
Reporter : Tim
Editor : Misriyanti

JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID -Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) minta seluruh perangkat daerah di Provinsi Jambi agar melakukan deteksi terhadap potensi konflik supaya cepat diambil tindakan pencegahan.

"Segera lakukan deteksi dan pencegahan dini sebelum konflik semakin membesar. Intensifkan komunikasi di lapangan, agar tidak meluas," kata Staf khusus Menko Polkam Bidang Komunikasi dan Ekonomi Marcelino Rumambo Pandin, saat rapat koordinasi (rakor) dengan pemerintah daerah setempat, di Jambi, Kamis, dikutip dari antara. 

BACA JUGA:Badan Kesbangpol Provinsi Jambi Tekankan Tindak Tegas Premanisme Ormas

Ia mengatakan semua pihak harus berperan dalam upaya meminimalisir terjadinya konflik di daerah dan deteksi dini merupakan kunci utama dalam menangani permasalahan sosial.

BACA JUGA:Pertamina Berencana Perluas Produksi Avtur Dari Minyak Jelantah

Ia juga menekankan semua pihak yang terlibat dalam penanganan konflik agar mengutamakan pendekatan rasa (empati), termasuk mengedepankan pendekatan sosial kekeluargaan.

Menurut dia, mengubah konflik menjadi hubungan keterikatan yang kuat (kohesi) dalam bingkai kesatuan sosial karena jika konflik dibiarkan tanpa solusi maka dipastikan akan memiliki dampak berganda bagi stabilitas sosial dan ekonomi daerah.

"Berdasarkan penelitian, jika konflik dibiarkan. Maka pemulihannya akan membutuhkan biaya 73 kali lipat. Belum lagi dari sisi ekonomi, konflik bisa membuat pertumbuhan ekonomi lokal minus 1,8 persen," ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Jambi Al Haris mengatakan untuk menuntaskan konflik perlu ada komitmen bersama agar stabilitas semua aspek di daerah tetap terjaga.

Menurut dia, berdasarkan data terdapat 242 sebaran konflik terjadi di Provinsi Jambi dan jenis-jenis konflik yang terjadi sangat beragam.

Dia menyebut mulai dari konflik agraria antara kelompok tani dan perusahaan, sengketa tanah masyarakat dan perusahaan termasuk antardesa yang berkaitan dengan batas wilayah.

"Termasuk perkara konflik sumber daya alam penambang emas dan minyak ilegal, dan objek pengelolaan kawasan hutan," ujarnya.

Dia berharap dengan momentum rakor hari ini, ada semangat agar tidak ada konflik dibiarkan, dan diurus dengan baik, serta dapat mencegah jangan ada konflik berkepanjangan. (ant) 

 

Kategori :