Jika PT SAS telah memiliki dokumen perizinan legal seperti AMDAL, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR), dan izin lingkungan, maka argumentasi bahwa aktivitas mereka ilegal menjadi tidak berdasar.
Selain itu justru keberadaan stockpile tersebut adalah solusi nyata dalam mengatasi permasalahan lalu lintas angkutan batu bara yang selama ini menimbulkan konflik horizontal dan kerusakan infrastruktur jalan umum.
Dengan adanya jalur khusus dan fasilitas pemrosesan, distribusi batu bara tidak lagi mengganggu mobilitas masyarakat atau aktivitas pertanian warga.
Bila ada yang menyebut bahwa aktivitas logistik batu bara tidak relevan dengan kawasan pertanian adalah kekeliruan dalam memahami struktur ekonomi daerah.
Di banyak wilayah, termasuk Jambi, pertanian dan energi adalah dua sektor utama yang dapat bersinergi, terutama dalam konteks peningkatan pendapatan daerah, pembangunan infrastruktur pedesaan, dan penyediaan akses ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Perlu dicatat, bahwa pembangunan nasional, termasuk visi Presiden Prabowo dalam penguatan pangan dan energi, tidak dapat berdiri dalam sila terpisah.
Konektivitas antar sektor adalah kunci. Menganggap infrastruktur logistik batu bara sebagai lawan dari program pangan adalah pendekatan zero-sum yang tidak produktif.
Kita tentu mendukung transparansi izin dan pengawasan ketat terhadap kegiatan usaha. Namun, jangan sampai narasi yang berangkat dari dugaan tanpa fakta justru mengaburkan kebutuhan riil masyarakat akan infrastruktur energi yang lebih tertata dan tidak membebani jalan umum.