Kegiatan yang difasilitasi oleh Penjabat Wali Kota Jakarta Timur pada 17 Desember itu disusul dengan Wisuda Akbar Sekolah Lansia dari berbagai kelurahan Bekasi, Jawa Barat, pada 18 Desember dan penutupan kegiatan Wisuda Akbar Nasional Kelas Lansia Standar 1, 2 dan 3 di Gedung BKKBN pada hari berikutnya.
Dari situ, tergambar sebuah kegiatan pembinaan terhadap kalangan lansia yang cukup serius dan terstruktur, dari tingkat kementerian hingga pemerintahan kota dan daerah dengan melibatkan peran aktif perguruan tinggi di berbagai daerah hingga lembaga swadaya masyarakat nasional dan internasional (pentahelix).
Pada Wisuda Akbar Nasional Kelas Lansia, yang dirangkaikan dengan kegiatan Diseminasi Policy Brief tentang Kesehatan Mental para Lansia yang dipersiapkan oleh Direktorat Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan beserta Tim Kerja Kelanjutusiaan, pihak Kementerian menyatakan tekad untuk terus melanjutkan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan para lansia Indonesia secara lebih lengkap, terpadu dan menyeluruh dalam rangka mengejawantahkan kebijakan negara yang harus hadir untuk pembinaan para lansia ini.
Kementerian akan terus memutakhirkan program untuk para lansia ini sesuai Perpres No. 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan dan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dengan tujuan untuk membangun keluarga lansia yang komprehensif dalam rangka mewujudkan lansia yang tangguh dan berdaya.
Kementerian/BKKBN memiliki strategi pencapaian tujuan tersebut melalui pengajaran materi tujuh dimensi lansia Tangguh, penggunaan aplikasi GoLantang, Sekolah Lansia, Pendampingan Perawatan Jangka Panjang (PJP) di Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL).
Penanganan kegiatan ini semakin semarak dengan adanya partisipasi aktif berbagai kalangan pendidikan tinggi baik swasta maupun negeri dari berbagai wilayah di Indonesia serta para pengelola rumah sakit-rumah sakit yang membuka secara khusus pendidikan dan perawatan. Demikian pun peran dari pemuka masyarakat dan agama bagi para usia lanjut yang bisa dikatakan sebagai pelopor dan mitra penting pembangunan kesehatan fisik dan mental serta kesejahteraan para lansia.
Peran penting para pemangku kepentingan tersebut tentunya perlu menyentuh kondisi dan kebutuhan riil di masyarakat, khususnya yang berlatar belakang ekonomi kurang mampu. Oleh karenanya, langkah yang dilakukan tidak hanya berkutat pada masalah kesehatan yang dihadapi oleh sebagian besar penduduk lansia, tetapi juga memikirkan bagaimana para lanjut usia ini tetap sejahtera dan berdaya serta mandiri.
Hal ini tentunya tidak mudah mengingat jumlah para lansia di Indonesia dipandang cukup tinggi sekitar 11,75 persen dari penduduk Indonesia di tahun 2023 bahkan pada tahun 2050 tingkat usia lanjut di Indonesia akan meningkat 10 persen hingga 12 persen. Sementara itu, daya dukung keuangan negara yang juga belum begitu stabil dan harus memikirkan aspek-aspek lain menjadi perhatian yang harus dicarikan terobosan dan jalan keluar yang bersifat inovatif serta kolaboratif.