Budi mengatakan pihaknya segera memetakan jalur tikus yang kerap digunakan para penyelundup. "Kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memperkecil ruang gerak pelaku kejahatan dan melindungi masyarakat dari dampak penyelundupan," katanya.
Kepala Kanwil Kemenkumham Riau, Budi Argap , di Dumai, Sabtu, saat ekspos penangkapan WNA yang akan menyeberang ke Malaysia secara ilegal.-Foto: ANTARA/HO-Humas Kanwil Kemenkumham Riau.-
Budi memimpin operasi gabungan pengawasan keimigrasian di perairan Dumai, khusus di Selat Malaka, melibatkan TNI AL, TNI AD, Polairud dan Balai Karantina, guna mendeteksi dini potensi pelanggaran keimigrasian orang asing.
Pada kegiatan itu pihaknya mengoperasikan Kapal Patroli Pura Ksatria Selat Panjang, sekaligus memperkuat pengawasan di Perairan terutama di wilayah Selat Panjang.
Kota Dumai memiliki posisi strategis karena berhadapan langsung dengan Selat Malaka, jalur lalu lintas laut yang sangat sibuk sehingga Dumai menjadi titik yang rawan terhadap berbagai pelanggaran hukum, termasuk pelanggaran keimigrasian.
Dengan adanya operasi gabungan dan dukungan kapal patroli baru, diharapkan pengawasan keimigrasian di wilayah Riau, khususnya di perairan Dumai, dapat semakin efektif dan mampu mencegah berbagai bentuk pelanggaran hukum. (*)