Memang data survey Pusat Penelitian Kelapa Sawit menunjukkan jika para petani sawit masih kerap terjebak dengan keberadaan bibit sawit palsu. Ada sejumlah alasan yang membuat mereka terjebak, diantaranya 37 persen menjadi korban penipuan, 14 persen tergiur harga murah, 20 persen tidak mengetahui cara membeli benih yang legal.
Disamping itu, ada 12 persen di antara petani terjebak penggunaan bibit palsu karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi, 10 persen tidak mengetahui lokasi pembelian benih legal, serta 4 persen petani menyatakan akibat jarak tempuh dari lahan sawit ke produsen benih legal yang cukup jauh.
Maka menurut Jatmiko, menyediakan bibit unggul bersertifikat yang mudah di akses dan transparan adalah keharusan jika ingin meningkatkan produktivitas sawit rakyat.
“Jika bibit terkendala, kerugiannya bagi petani tidak hanya hari ini bulan ini atau tahun ini, tapi berdampak panjang sampai 25 bahkan 30 tahun kedepan. Untuk itu dengan dukungan dari pemerintah, asosiasi, dan para petani, kami yakin program ini akan berjalan dengan baik dan sejalan dengan semangat pembentukan PalmCo dalam berkontribusi positif dalam ketahanan pangan serta energi,” tutur Jatmiko.
Program penyediaan bibit sawit unggul bersertifikat tersebut sendiri sukses digeber Jatmiko saat masih memimpin PTPN V di Riau, sebelum entitas itu menjadi bagian PTPN IV PalmCo. Penjualan bibit ke petani non plasma dimulainya sejak 2021 lalu.
Respon positif petani dimulai sebab perusahaan juga memberikan kemudahan akses pembelian melalui aplikasi khusus yang bernama Sawit Rakyat Online (SRO).
Lebih jauh, Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV Irwan Perangin-Angin menambahkan bahwa aplikasi yang telah diunduh lebih dari 10.000 kali itu dirancang sesederhana mungkin sehingga para petani terbantu untuk memperoleh informasi teranyar terkait ketersediaan bibit di masing-masing sentra.
Ia menegaskanbahwa langkah penyediaan bibit sawit unggul itu sendiri merupakan jawaban atas keberadaan bibit sawit palsu di pasaran.