"Karena TPAKD merupakan forum sinergi seluruh stakholder dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jambi," kata Sekda Provinsi Jambi, Dr. H. Sudirman, S.H.,M.H.
Pada triwulan 2 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi diangka 4,15 persen, dan masih dibawah pertumbuhan ekonomi nasional yakni 5,05 persen, namun dari sisi lain inflasi di Provinsi Jambi dapat ditekan yang hanya di angka 2,14 persen, artinya Provinsi Jambi mampu mengendalikan inflasi.
"Kami berpesan untuk melanjutkan komitmen bersama dalam program TPAKD tahun 2024, dengan sinergi yang baik, maka program yang disusun dalam TPAKD menjadi garda terdepan terhadap produk dan layanan keuangan di Provinsu Jambi, dan dapat mendorong kemampuan masyarakat untuk lebih produktif menghasilkan produk yang bekualitas," katanya.
Dicontohkannya, selama ini ASN di Provinsi Jambi termasuk Kabupaten/Kota, selain menerima gaji juga menerima uang beras, namun yang terjadi uang beras diberikan secara tunai, tidak diwujdukan dengan beras, tentunya beras dengan standar kualitas yang mumpuni. Padahal di Tanjabtim, telah lama dilakukan pemberian uang beras dalam bentuk beras, sehingga terjadi peningkatan ekonomi masyarakat dan dapat meningkatkan PAD.
"Bagaimana setiap daerah memiliki potensi yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, karena TPAKD ini dapat membantu mencegah ketimpangan pembangunan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, sehingga terjadi pemerataan pembangunan," tandasnya.
Dalam kegiatan turut hadir, Kepala Bank Indonesia Perwakilan Jambi, Kepala DJPb Provinsi Jambi, Dirut Bank Jambi, Kepala BEI Provinsi Jambi, sekda-sekda Kabupaten/Kota, Asisten II Setda Provinsi Jambi, Stah Ahil Gubernur, Kepala OPD terkait, pimpinan industri jasa keuangan, pimpinan asusransi dan Telkom Jambi, dengan narasumber Kepala OJK Provinsi Jambi, Kepala Disbun Provinsi Jambi, Staf Ahli dan Kepala DJPb Provinsi Jambi dan Telkom. (*)