RI Jadi Negara Nomor 2 Tujuan Investasi Digital Terbesar di ASEAN

JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia saat ini merupakan peringkat ke-2 negara dengan tujuan investasi digital terbesar di ASEAN atau sebesar USD21,97 miliar.

“E-commerce Indonesia menyumbang 40% pangsa pasar di ASEAN, tahun 2023 kita mencapai USD77 miliar. Dan juga tentu bonus demografi yang sangat mempunyai kemampuan teknologi ini 53% (dari populasi),” ujar Menko Airlangga dalam acara Opening Ceremony Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Karya Kreatif Indonesia (KKI) 2024, Kamis (1/08).

Dukungan dan fondasi yang kokoh sangat diperlukan untuk memastikan laju lokomotif ekonomi digital tetap stabil dan memberikan manfaat maksimal seperti infrastruktur digital yang merata, talenta digital yang unggul dan adaptif, dukungan penuh bagi start-up dan UMKM, serta regulasi yang adaptif dan melindungi. Penguatan fondasi juga harus diikuti dengan peningkatan inklusi keuangan guna mendukung ketercapaian target inklusi keuangan.

Ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia telah mengalami kemajuan pesat dan mampu turut menjadi lokomotif penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.

Hal tersebut tercermin dari beberapa pencapaian Indonesia di tingkat global seperti kenaikan 11 peringkat pada World Digital Competitiveness Ranking (dari peringkat ke-56 pada 2019 menjadi peringkat ke-45 pada 2023), peringkat ke-6 untuk start-up secara global, memiliki start-up inovatif terbanyak atau peringkat ke-1 di ASEAN, serta memiliki 15 unicorn dan 2 decacorn yang sudah mendunia.

Presiden Joko Widodo yang hadir secara langsung dalam cara ini, juga menegaskan potensi peluang digital Indonesia ke depan dimana ekonomi digital akan tumbuh 4 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD210 s.d. 360 bilion. Pembayaran digital juga akan tumbuh 2,5 kali lipat di tahun 2030 mencapai USD760 bilion.

“Jumlah UMKM kita juga sangat besar, 64 juta. Tentu digital UMKM ini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi digital dan pembayaran digital kita. Sehingga saya titip, transformasi digital itu harus inklusif, harus berkeadilan. Masyarakat di pinggiran, masyarakat ekonomi lapisan bawah, ekonomi mikro, UMKM, semuanya harus mendapatkan akses dan kesempatan yang sama. Harus mendapatkan perlindungan yang sama. Saya minta kepada OJK dan BI untuk meningkatkan perlindungan masyarakat di sektor ekonomi digital,” ujar Presiden Joko Widodo.

Berbagai program seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) juga terus didorong melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kolaborasi pihak ketiga seperti Program Strive (Mastercard Indonesia) dan Promise 2 Impact (ILO) untuk meningkatkan akses layanan keuangan, serta perluasan literasi keuangan kolaborasi Pemerintah, BI, OJK dan industri menjadi serangkaian upaya yang dilakukan untuk dapat mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% di tahun 2024.

“Langkah akselerasi digital ini menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan dengan dua hal. Pertama, hilirisasi dari semikonduktor. Indonesia sudah dipilih oleh Amerika dalam Indo Pasific Economic Framework (IPEF) menjadi tujuh negara yang menjadi prioritas dan akan di-placement ITSI Fund. Fund khusus untuk semikonduktor. Yang kedua, ekosistem artificial intelligence, ini untuk peningkatan R&D dan juga tentunya menjadi masuk dalam beberapa kabupaten yang menjadi zona inovasi yang juga mengembangkan futuristik teknologi,” ungkap Menko Airlangga.

Di akhir tahun 2023 lalu, Pemerintah juga telah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 agar sektor digital dapat berkontribusi pada PDB Indonesia secara bertahap dan akan terus meningkat mencapai 20% pada tahun 2045. Pada tingkat regional, Indonesia telah mencapai kesepakatan untuk mengembangkan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA) guna memajukan digitalisasi dan interoperabilitas.

“DEFA Ini satu-satunya kerjasama ekonomi digital dari seluruh region di dunia. Dan ini menjadi percontohan juga di dalam pertemuan ministerial meeting di OECD. Jadi ini kita diakui juga di tingkat global. Dan dengan program ini diharapkan ekonomi ASEAN yang business as usual adalah USD1 triliun akan naik menjadi USD2 triliun. Jadi ekonomi digital Indonesia pada 2030 yang diperkirakan USD360 billion, itu akan naik menjadi USD600 billion,” pungkas Menko Airlangga. (*)