Ia berharap tak ada gejolak atau penolakan yang terjadi di masyarakat karena pembangunan tol didukung oleh masyarakat. Apalagi Jambi menjadi satu-satunya Provinsi yang belum tersambung jalan bebas hambatan ini.
Sementara itu, Kepala Biro Perkenomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Provinsi Jambi Johansyah yang hadir langsung dalam sosialisasi pembebasan lahan di Mestong mengakui jalannya konsultasi publik itu berjalan lancar.
"Sosialisasi ke masyarakat ini karena ada ruas jalan yang dilebarkan sekitar 6,5 hektar. Tahapannya, sosialisasi, konsultasi publik, nanti dibuatkan Surat Keputusa Penetapan Lokasi, pengukuran oleh pihak terkait, dan pembayaran. Pembayaran menurut PPK jalan tol sekitar Februari 2024," ucapnya.
Ia juga optimis masyarakat bisa menerima lahannya kembali dibeli negara. Dan masyarakat mendapatkan ganti untung.
Ditanya kenapa kekurangan lahan ini baru diketahui saat ini, Johansyah tak mengetahui pasti. Namun menurutnya, ketika pekerjaan konstruksi baru diketahui persoalan ini. "Ketika konstruksi baru ketahuan, dan masyarakat tak ada masalah," katanya.
Dalam jalannya sosialisasi dengan masyarakat itu, Johansyah mengatakan masyarakat meminta agar disiapkan jalan bagi masyarakat setempat. "Masyarakat meminta ada akses jalan yang representatif, kalau jalan tol ini kan biasanya dipagar, dan masyarakat minta dicari solusinya untuk jalan warga," sebut Johansyah.
Dalam sosialisasi ini, Johansyah menyebut ada sekitar 65 orang yang terdampak pembebasan lahan 6,5 hektar ini.
"Jadikan mereka punya sekitar hitungan meter lahannya. Sekarang baru perkiraan orangnya saja yang diundang dan nanti akan diukur pastinya," sebutnya.
Adapun jalan tol Jambi yang dibangun saat ini sepanjang 15, 47 Kilometer. Dengan nama ruas Tol Bayung Lencir – Tempino Seksi 3.
Atau tepatnya baru masuk di Kabupaten Muaro Jambi. Saat ini progres tol sendiri sudah realiasi fisiknya sudah 41 persen. Yakni pemasangan tiang pancang dan pekerjaan dasar lainnya. (aba)