“Apanya yang ditolak? kan belum mulai, ada debu dan segala macam, kan belum mulai. Berarti ditolaknya seperti apa Karena mau ada polusi, mau ada dampak lain, (disana) masih tanah kosong, kan belum mulai,” ungkapnya.
Jika bicara ke depan soal kemungkinan polusi akibat debu dari batu bara yang berdampak kepada warga, Fauzan mengatakan bahwa stockpile dibangun jauh dari pemukiman yang berjarak sekitar 1 km.
“Mungkin ini yang menjadi kesalahpahaman antara warga dengan yang melakukan sosialisasi. Karena jarak perumahan dengan rencana lokasi (stockpile dan pelabuhan) itu jaraknya 1 Km. Bukan 1 atau 2 meter,” jelasnya.
Sesuai dengan arahan gubernur, kata Fauzan, nanti dari pemerintah provinsi, pemerintah kota Jambi dengan melibatkan kepolisian dan kejaksaan, akan dibentuk tim. Nanti akan masuk ke Aur Kenali dan Mendalo Darat untuk bersosialisasi.
“Prinsipnya PT SAS hanya menjalankan program percepatan Jalan khusus batubara untuk kepentingan pemerintah provinsi Jambi, dan masyarakat secara umum. Tapi ini kita baru mau jalan ada penolakan. Jadi kita yang bingung, kita mau sosialisasi tapi ditolak-tolak terus. Kita yang bingung gitu. Kita mau bantu masyarakat umum supaya tidak ada kemacetan, tapi malah ditolak,” katanya.
Menurut dia, semua potensi dampak yang ditimbulkan dari aktivitas batubara itu sudah ada kajiannya di dalam AMDAL.
Sementara itu, Lingga, Humas PT SAS menambahkan, bahwa pihaknya sudah memiliki dokumen AMDAL sejak tahun 2015. Hal ini merupakan langkah mitigasi untuk menjawab kekhawatiran warga.
“Jadi kita sudah punya mitigasinya, yang terdokumentasi didalam AMDAL,” ujarnya.
Dia mengatakan, Jalan khusus batubara yang dibangun oleh PT SAS tersebut dari Sarolangun ke Stockpile di Mendalo Darat dan Aur Kenali total 108 Km.
“Kita jalan khusus batubara ini tidak menggunakan jalan nasional sama sekali. Tentunya menjawab kebutuhan dari provinsi Jambi akan jalan khusus batubara. Itu ada yang berpapasan dengan jalan nasional, itu nanti akan kita bangun underpass atau terowongan. Total ada 4 underpass yang akan dibangun. Salah satu lokasinya itu di sekitar Citraraya City dan BWSS. Masuknya sebelum BWSS kalau kita lihat Permendagri 88, masih wilayah Muaro Jambi,” katanya.
Sementara mengenai dugaan adanya penutupan anak sungai di belakang BWSS, Ligga mengatakan bahwa saat pengerjaan terjadi insiden alat berat terperosok. Ketika akan dievakuasi datang tim terpadu dari pemerintah kota Jambi dan memasang police line.
“Diminta kita tidak melakukan aktivitas apapun, kecuali hanya proses evakuasi. Sebenarnya itu bukan ditutup dan kami sudah mengecek dengan pihak DLH, ada berita acaranya, dan memang kita tidak menutup sama sekali. Itu akibat dari alat berat kami yang terperosok,” katanya.
Sementara saat ditanya mengenai Jalan khusus tersebut apakah nantinya akan melewati perumahan di kota Jambi, pihaknya mengatakan akan mengecek lagi. Mengingat kawasan tersebut saat ini sudah dipadati dengan perumahan.
“Apakah ada yang membelah kawasan perumahan nanti akan kami cek lagi. Tapi tadi dari pemaparan Pak Doni, di dalam AMDAL kami itu ada yang namanya jalur hijau. Tentunya nanti ada pembatas antara jalan dengan wilayah perumahan. Perusahaan berkomitmen untuk area jalan yang melewati kawasan perumahan atau dekat dengan kawasan perumahan akan dibuat dengan struktur aspal. Jadi langkah mitigasinya seperti itu,” pungkasnya. (hfz)