Sementara untuk harga BBM subsidi Pertalite dan Solar tidak ada perubahan. Harga Pertalite tetap Rp 10.000 per liter dan harga Solar Rp 6.800 per liter.
Imbas kenaikan harga BBM terbaru ini sangat tinggi. Selisih harga BBM Pertamax atau RON 92 dengan Pertalite atau RON 90 Rp 4.000 per liter.
''PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum,''demikian bunyi pengumuman di website Pertamina Persero seperti dikutip Jambi Ekspres, Sabtu (30/09).
Sementara itu, imbas Konflik Timur Tengah dan Jelang Musim Dingin, Pemerintah Optimis Mampu Antisipasi Kenaikan Harga Minyak.
Eskalasi konflik antara Israel dan Palestina bakal berimbas pada kenaikan harga minyak dunia.
Kebutuhan minyak menjelang musim dingin pun diproyeksikan kerek inflasi secara global.
Namun pemerintah tetap optimis mampu mengatasi dampak kenaikan harga minyak dunia tersebut.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji mengatakan dampak perang timur tengah saat ini belum berdampak besar ke harga minyak dunia. Namun jika perang berlangsung lama maka akan berpengaruh ke impor minyak mentah dan impor BBM RI.
"Sampai hari ini dampaknya masih belum signifikan walaupun kita tahu harga minyak mendekati USD90 per barel, namun kalau ini berlangsung cukup lama saya kira akan berpengaruh," Jelas Tutuka di Jakarta, (Selasa, 17/10).
Menurutnya, kenaikan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ ICP) selain akan berpengaruh terhadap kenaikan harga crude di Indonesia juga akan mempengaruhi harga BBM di masyarakat.
Hal ini karena Indonesia impor keduanya yaitu crude oil dan BBM dengan presentase yang hampir sama.
Sementara itu, Pemerintah terus konnsentrasi terhadap distribusi BBM subsidi jenis Pertalite agar tetap sasaran.
Terbaru, Pemerintah mendorong segera diterbitkannya revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 yang menjadi regulasi acuan penyaluran BBM bersubsidi lebih tepat sasaran.
Dalam revisi tersebut akan mengatur detail kriteria kendaraan yang dapat mengisi Pertalite dan juga tengah mengkaji untuk membuat perbedaan harga Pertalite sesuai dengan jenis kendaraannya.
Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji. Menurutnya, pertalite itu untuk masyarakat yang membutuhkan.
''Jadi kalau yang mampu janganlah menggunakannya karena bukan peruntukannya," ujar Tutuka.