KERINCI, JAMBIEKSPRES.CO.ID– Pemkab Kerinci memastikan akan menerima pegawai PPPK. Untuk tahun 2023 ini Kabupaten Kerinci kebagian 837 Formasi yang terbagi atas 553 formasi guru, 190 tenaga kesehatan dan 94 formasi tenaga teknis. Pendaftaran pun dipastikan dibuka 16 September 2023
Kepala BKPSDM Kerinci, Efrawadi, melalui Kabid Pengadaan, Kepangkatan Mutasi dan Pensiun BKPSDM, Affan membenarkan untuk tahun 2023 ini Kabupaten Kerinci kebagian 837 formasi PPPK.
“Penyerahan Formasi diserahkan secara bersama kepada Kepala Daerah di Indonesia pada 3 Agustus 2023 lalu,” ungkapnya.
Untuk tahun ini, lanjutnya atas intstruksi dari Bupati Kerinci, H Adirozal pihaknya berhasil memperjuangkan jumlah Formasi PPPK di Kerinci, terbukti akan peningkatan jumlah Formasi dari tahun 2022 lalu.
“Tahun 2022 lalu, formasi guru 503, Kesehatan 36, penyuluh atau teknis 33. jumlahnya naik tahun ini, terutama formasi teknis yang penggajiannya dari daerah,”katanya.
Pendaftaran Seleksi PPPK, lanjutnya akan dibuka pada 16 September mendatang, pengumuman hasil akhir seleksi pada 1 Desember 2023 mendatang.
“Pasca pindah kewenangan dari Kemendikbud ke BKN, maka untuk tahun ini seleksi didasarkan hasil CAT baik guru dan sebagainya yang dilaksanakan pihak BKN RI, bertempat di UPT BKN Provinsi Jambi, untuk teknisnya kita masih menunggu dari BKN,” jelasnya.
Ditanya terkait syarat calon peserta, Affan menjelaskan secara umum syaratnya sama dengan syarat pendaftaran sebelumnya. Namun syarat yang paling penting adalah untuk formasi guru peserta harus memiliki 3 tahun Dapodik, untuk pelamar kesehatan harus 2 tahun SDMK. “Sedangkan untuk tenaga teknis harus memiliki pengalaman kerja selama 2 tahun,” jelasnya.
Terpisah, Pemkab Batanghari membuka rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023 untuk 1.099 formasi.
Bupati Batanghari Muhammad Fadhil Arief mengatakan pengajuan formasi ini sudah disetujui oleh pemerintah pusat.
“Untuk PPPK di tahun 2023 ini formasi terbanyak masih pada PPPK tenaga guru,” katanya.
Fadhil berharap pegawai tidak tetap di Kabupaten Batanghari dapat mengisi semua formasi mengingat proses seleksi PPPK ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengangkat pegawai honorer.
Ia menambahkan status sebagai PPPK ini bisa membantu membaikkan kehidupan pegawai honorer dengan bertambahnya penghasilan serta memberikan kepastian status.
Selain itu, Fadhil juga mengingatkan kepada calon PPPK agar tidak tergiur dengan janji-janji oknum yang menawarkan janji akan meloloskan peserta PPPK. Ia menegaskan setiap calon PPPK ini agar tidak percaya dengan janji-janji seperti itu.
“Jangan percaya jika ada yang menjanjikan bisa meloloskan mereka,” katanya.