JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Pemerintah Kota Jambi resmi mendapatkan 12 persil objek aset Pemerintah Kota Jambi yang telah bersertipikat hak pakai. Sertipikat hak pakai itu diserahkan secara langsung oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI, Hadi Tjahjanto, bertempat di Kawasan Candi Kedaton Komplek Candi Muaro Jambi, Kabupaten Muaro Jambi, Kamis (24/08/2023). Adapun objek 12 persil itu antara lain, puskesmas, puskesmas pembantu, rumah dinas DPRD, UPTD Dishub, kantor lurah, Dinas Sosial, SD dan SMP di Kota Jambi.
Dalam kunjungan kerjanya di Provinsi Jambi itu, Mantan Panglima TNI tersebut turut menyerahkan 18 sertipikat hak pakai Candi Muaro Jambi kepada Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah V Provinsi Jambi dan Bangka Belitung, seluas 97,2 hektare sebagai bukti komitmen pemerintah menyelamatkan situs-situs cagar budaya di Indonesia. Turut pula diserahkan sertipikat aset Pemprov Jambi, kota dan kabupaten dalam Provinsi Jambi, Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), lintas sektor, wakaf dan redistribusi tanah di Provinsi Jambi.
"Saya sampaikan bahwa dari estimasi jumlah bidang tanah di Provinsi Jambi sebesar 2,5 juta bidang, telah terdaftar sebanyak 1,8 juta bidang tanah (72%). Maka tersisa ± 650.000 bidang yang belum terdaftar. Oleh karena itu, terhadap bidang tanah yang belum didaftarkan agar segera dipetakan dan didaftarkan, sehingga pada tahun 2025 seluruh bidang tanah sudah terdaftar sesuai dengan target," kata Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto.
Menteri Hadi mengapresiasi kinerja BPN dan dukungan Forkompimda dan masyarakat Provinsi Jambi terhadap program PTSL di Jambi. Permasalahan-permasalahan keagrariaan di Provinsi Jambi semakin berkurang, karena Provinsi Jambi termasuk dalam wilayah yang memiliki kasus tanahnya peringkat tiga se Indonesia.
"PTSL merupakan program Bapak Presiden dan merupakan suatu program yang revolusioner. Dari hasil pensertipikatan tanah sejak tahun 2017 hingga 2023, nilai pertambahan yang dihasilkan setara dengan dua kali APBN. Khusus untuk Provinsi Jambi, nilai pertambahan ekonominya sebesar 8,6 triliun. Oleh karena itu, dengan didaftarkannya tanah di Provinsi Jambi maka akan menambah nilai ekonomi masyarakat," ujarnya.
"Kemudian sertifikat berikutnya adalah program nasional yaitu PTSL dan Redis, Redis kita serahkan juga. Penyelesaian sengketa sudah puluhan tahun tidak selesai. Hari ini kita serahkan, Redis termasuk penyerahan sertifikat tanah wakaf dan tempat ibadah. Dan kami bersyukur berkat kerjasama, kolaborasi, Sinergi Kolaborasi, antara pemerintah daerah dan BPN, Kejaksaan, Kepolisian dan TNI," pungkasnya.
Wali Kota Fasha jelaskan bahwa sertipikat yang diserahkan kepadanya sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Jambi.
"Sertipikat aset Pemkot yang diserahkan tadi sangat bermanfaat. Memperkuat status hukum atas kepemilikan Pemkot Jambi atas objek yang menjadi milik dan dikuasai selama ini oleh Pemkot Jambi," ujarnya
Menurut Fasha, Pemerintah Kota Jambi juga akan memulai Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dimulai dari seluruh kecamatan.
"Dimulai dari kecamatan, seluruh objek tanah akan didata ulang kembali. Semoga dapat kita lengkapi karena luas wilayah Kota Jambi tidak terlalu luas. Ini akan diselesaikan dalam waktu secepatnya. Kita harapkan tidak ada lagi 1 cm pun tanah di Kota Jambi yang tidak memiliki administrasi sertipikat," pungkasnya. (hfz)