JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi merespon dinamika yang sebenarnya terjadi di Universitas Batanghari (Unbari).
Juru bicara Pemprov Jambi, Ariansyah didampingi Karo Hukum Provinsi Jambi Ali Zaini berkata, pihaknya dalam hal ini Gubernur Jambi Al Haris mendapat tugas dari kementerian untuk menentukan nasib dan keberlanjutan Unbari.
Dimana menurut Ariansyah, Unbari telah melahirkan ribuan lulusan terbaik dan telah menciptakan sumber daya manusia handal untuk kemajuan Provinsi Jambi, dalam memecahkan berbagai masalah dan ini sangat sejalan dengan prioritas Gubernur Jambi Al Haris untuk meningkatkan sumber daya manusia.
BACA JUGA:Ada Apa? Presiden Jokowi dan 514 Walikota Bupati Tetiba Kumpul di Sumsel
BACA JUGA:MANTUL! Tol Kapalbetung Pangkas Waktu 4 Jam Jadi 60 Menit dari Kayu Agung-Betung
BACA JUGA:Harga TBS Kelapa Sawit di Provinsi Kalbar Turun Rp 130,3 Per Kilogram, Ini Daftar Harganya
Ia menyadari persoalan itu sendiri butuh campur tangan pemerintah dalam mencari solusinya agar tidak pada masalah lainnya. Ke depan harus fokus kepada kegiatan untuk memajukan sumber daya manusia. Tidak lagi ribut dengan gejolak dualisme.
Ariansyah menjelaskan, berdasarkan hasil rapat koordinasi penyelesaian permasalahan Unbari pada 6 April 2023 di ruang rapat Dirjen Diktiristek dipimpin oleh Deputi VI Kemenkopolhukam telah menghasilkan sejumlah kesepakatan yang kemudian dituangkan dalam surat Dirjen Dikti nomor 0285/E.E3/DT.03.09/2023 pada 18 April 2023 dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi bersama di Rumah Dinas Gubernur Jambi.
Hasilnya, pembelajaran di Unbari akan dilaksanakan efektif mulai Selasa 2 Mei 2023 dipimpin oleh Prof. Dr. Herri, M.B.A sebagai Pjs Rektor sebagaimana dalam Surat Perintah Menteri Pendidikan kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor : 0307/E.E3/KP.07.00/2022.
"Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada 1977 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada 2010, Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada 2022, dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi yang didirikan pada tahun 2022," ujar Ariansyah, Sabtu, 29 April 2023.
Dikarenakan Yayasan Pendidikan Jambi didirikan pada 2010 bukan merupakan penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada tahun 1977 karena batas waktu penyesuaian anggaran dasar yang diatur dalam UU Yayasan telah terlewati.
Demikian pula terhadap Yayasan Pendidikan Jambi Tujuh Tujuh yang didirikan pada 2022 dan Yayasan Pendidikan Batanghari Jambi didirikan pada 2022, juga bukan merupakan penyesuaian atas Yayasan Pendidikan Jambi yang didirikan pada 1977 karena secara administratif mekanisme penyesuaian anggaran dasarnya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 71 ayat (4) UU Yayasan jo. Pasal 37A dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan (selanjutnya disebut PP 2/2013).
Ditegaskan Kadis Kominfo Provinsi Jambi itu, meskipun Yayasan Pendidikan Jambi didirikan pada 2010 merupakan entitas yang berbeda dengan Yayasan Pendidikan Jambi
BACA JUGA:Sibuk Lipstikan Bocil-bocil ini Tak Sadar Bakal Viral, Usia Berapa Anak Boleh Pakai Make Up?