Fasha : "Digitalisasi adalah roh layanan publik di Kota Jambi"
JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Kota Jambi kembali mendapat apresiasi khusus dari pemerintah pusat. Dibawah kepemimpinan Wali Kota Syarif Fasha, Kota Jambi dinilai sukses mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Kota Jambi masuk dalam jajaran instansi pemerintahan terpilih yang meraih penghargaan bergengsi "Digital Government Award" (Anugerah Pemerintahan Digital) dengan Kategori Peningkatan Indeks SPBE Pemerintah Kota.
Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Jambi Syarif Fasha dari MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas, dalam rangkaian acara "Forum SPBE Summit 2023" yang diselenggarakan oleh KemenPAN-RB Republik Indonesia, Senin (20/3) di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta.
Penghargaan tingkat nasional yang menilai implementasi sistem pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau yang disebut juga e-government diseluruh instansi pemerintah baik pusat maupun daerah ini menjadi sangat strategis, karena hanya beberapa instansi saja yang menerima penghargaan tersebut.
Tercatat hanya 16 Kementerian/Lembaga Negara, 7 Pemerintah Provinsi, 7 Pemerintah Kota dan 11 Pemerintah Kabupaten yang meraih anugerah tersebut. Kota Jambi merupakan satu-satunya instansi pemerintah daerah di Provinsi Jambi, bahkan kota kedua di Sumatera yang mendapatkan penghargaan begengsi itu.
Bersama-sama dengan Pemerintah Kota besar lainnya, Surabaya, Semarang, Denpasar, Depok dan Banda Aceh, Kota Jambi dinilai berhasil melakukan lompatan besar dalam hal akselerasi dan peningkatan indeks SPBE hanya dalam satu periode penilaian.
Hadir dalam kesempatan itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahudin Uno, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki dan perwakilan dari Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Menko Bidang Perekonomian, lembaga, badan, gubernur dan bupati-wali kota penerima penghargaan.
Dengan mengusung tema “Sinergi untuk Indonesia Maju”, puncak acara "Forum SPBE Summit 2023" menjadi ajang pemberian anugerah Digital Government Award kepada beberapa Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dengan enam kategori penerapan SPBE terbaik. Yakni Kategori Penerapan Layanan SPBE IPPD, Kategori Pencapaian Indeks SPBE IPPD, Kategori Peningkatan Indeks SPBE IPPD, Kategori Pelaksanaan Tata Kelola SPBE IPPD, Kategori Penguatan Kebijakan SPBE IPPD, dan Kategori Penerapan Manajemen SPBE IPPD.
Kementerian PAN-RB selaku Ketua Tim Koordinasi SPBE Nasional, sebelumnya telah melakukan pemantauan dan evaluasi periode tahun 2021 dan 2022. Pada tahun 2021 indeks SPBE Kota Jambi berada pada indeks 1,69 (dari skala 5, kategori "kurang") dan kemudian terjadi lompanan signifikan pada tahun 2022 sebesar 2,79 (dari skala 5, kategori "baik"), dengan kenaikan indeks sebesar 1,1. Sebagai perbandingan, pada tahun 2021 indeks SPBE nasional sebesar 2,24 dan meningkat pada tahun 2022 sebesar 2,34 dengan predikat Cukup, dari 620 Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD).
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Nanik Murwati, menjelaskan pemberian anugerah tersebut menjadi bentuk apresiasi dan penghargaan terhadap instansi pemerintah dengan nilai pemantauan dan evaluasi SPBE terbaik pada tahun 2021 dan 2022. Penganugerahan ini diharapkan juga dapat memberi contoh "benchmark" penerapan SPBE yang baik, terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 95/2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden No. 132/2022 tentang Arsitektur SPBE.
"Tujuan penyelenggaraan "Forum SPBE Summit 2023" adalah menuju Indonesia maju melalui layanan digital. Keterpaduan layanan digital pemerintah, meningkatkan kolaborasi seluruh instansi pusat maupun daerah. Orkestrasi penerapan SPBE secara nasional mendapat dukungan luar biasa untuk wujudkan program reformasi birokrasi yang lebih berdampak," ujar Nanik.
RPJMN 2020-2024, sebut Nanik, menempatkan transformasi digital menjadi kunci utama "streamline" dalam pembangunan nasional. Transformasi digital dalam kerangka SPBE menjadi katalisator dan "leverage" dalam percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat
"Peningkatan indeks SPBE memerlukan komitmen kuat dari pimpinan instansi pemerintah. Forum SPBE Summit 2023 menjadi memomentum dalam meningkatkan kolaborasi pemerintah untuk wujudkan transformasi digital pemerintahan di Indonesia," pungkasnya.