JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Jelang Ramadan dan Idul Fitri persoalan pangan dikhawatirkan akan menimbulkan inflasi yang cukup tinggi, pasalnya ketersediaan pasokan pangan sering menjadi kendala sehingga berimbas pada harga. Hal inilah yang menjadi fokus pembicaraan saat berlangsungnya High Level Meeting Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (T2DD) Provinsi Jambi, yang berlangsung di Gedung Mahligai 9 Jambi, Selasa (14/3/2023).
Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H saat membuka kegiatan High Level Meeting TIPD dan TP2DD--
Pertemuan yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan Bank Indonesia, TPID serta TP2DD se-Provinsi Jambi ini mengusung tema "Optimalisasi Digitalisasi dan Kerjasama Antar Daerah Menuju Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga". Di mana dalam pertemuan itu Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H berpesan agar TPID dan TP2DD dapat bekerja tepat sasaran, agar kebutuhan pangan sebelum Ramadan dan sampai Lebaran harganya dapat stabil, sehingga tidak ada keluhan-keluhan dari masyarakat tentang harga yang mahal. Untuk itu, Gubernur meminta pejabat instansi terkait sesekali dapat berbelanja langsung ke pasar agar mengetahui langsung harga, dan tidak hanya mendapatkan laporan saja.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto--
Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos, M.H mengakui bahwa Inflasi di Jambi memang mengkhawatirkan, namun dengan kerjasama tim yang baik, gubernur optimis inflasi di Provinsi Jambi dapat terkendali. “Pangan memang menjadi pemicunya, dan operasi pasar kalau bisa menjadi langkah terakhir. Harus diperhatikan tata niaga, terutama arus pasokan barangnya agar dapat terjaga dengan baik,” sebut gubernur.
Sekda Provinsi Jambi H. Sudirman--
High Level Meeting TPID ini pada dasarnya merupakan agenda rutin yang dilaksanakan untuk membangun komitmen bersama demi tercapainya sinergi untuk pengendalian inflasi antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota. Dalam pertemuan ini dirumuskan langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengendalian inflasi di Provinsi Jambi. Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati/Walikota se- Provinsi Jambi atau yang mewakili, Sekda Provinsi Jambi, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, OJK, Perum Bulog, Kemenkeu Jambi, hingga pejabat terkait di lingkup Pemprov Jambi.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Hermanto mengatakan, Bank Indonesia melalui berbagai upaya termasuk sinergi antara TPID Provinsi Jambi dan Satgas Pangan melakukan berbagai program pengendalian harga sesuai dengan koridor 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi efektif. “Kami meyakini bahwa prospek inflasi hingga Desember 2023 akan kembali ke dalam sasaran 3±1% (yoy),” katanya.
Foto bersama para undangan yang hadir--
Upaya Bank Indonesia dalam melakukan pengendalian inflasi tahun 2023 terus dilakukan, seperti pelaksanaan rapat koordinasi TPID dalam rangka memastikan kesiapan upaya pengendalian inflasi, khususnya menjelang HBKN Ramadan dan Idul Fitri, termasuk memastikan kelancaran distribusi komoditas. Selanjutnya, untuk memperkuat koordinasi, TPID Provinsi serta TPID Kota/Kab di wilayah Jambi secara rutin mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi di daerah bersama dengan Menteri Dalam Negeri. Selain itu, di level teknis, rekonsiliasi data hasil survei harga komoditas pangan rutin dilakukan sebagai early warning kenaikan harga komoditas pangan melalui koordinasi antara Bank Indonesia, BPS, Disperindag, dan Dinas Ketahanan Pangan.
Namun, upaya pengendalian inflasi juga perlu diperkuat melalui Gerakan Budidaya dan Hilirisasi Produk Pertanian dan Replikasi Best Practice. Seperti melalui Program Kampung Peduli Inflasi melalui Kampung Bantar Tahun 2023 yang merupakan kerjasama Bank Indonesia dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan anak Kota Jambi, pemberian 5.000 bibit cabai merah kepada Pondok Pesantren, pemberian 1.000 bibit cabai merah kepada KWT Tani, pemberian bimbingan teknis penguatan pasca panen dan Sosialisasi Metode Sanggai Cabai Merah.
Selanjutnya, sebut Hermanto, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi siap untuk bersinergi dan berkoordinasi dalam upaya-upaya pengendalian inflasi sesuai dengan koridor 4K, salah satunya melalui penguatan program GNPIP 2023. KPwBI Provinsi Jambi akan melanjutkan kegiatan roadshow GNPIP ke 11 Kabupaten/Kota, sebagaimana telah dilaksanakan pada tahun 2022, melalui kerjasama dengan TPID di Kab/Kota. Pada tahun 2023 ini, terdapat 2 (dua) program unggulan GNPIP 2023 sebagai upaya mendorong stabilisasi harga, yaitu Program Kampung Peduli Inflasi dan Digitalisasi Pertanian.
Selain itu, lanjut Hermanto, berdasarkan hasil IETPD Semester II-2022 bahwa seluruh Pemda di wilayah kerja Provinsi Jambi sudah masuk ke dalam kategori Digital. Daerah beserta seluruh anggota TP2DD se-Provinsi Jambi telah melakukan sinergi dan koordinasi yang sangat baik, serta partisipasi aktif sehingga dapat bersama-sama mewujudkan Pemda Digital di wilayah kerja Provinsi Jambi. “Pencapaian ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi kita untuk melanjutkan perluasan digitalisasi pada transaksi pemerintah. Upaya-upaya peningkatan IETPD sehingga dapat bersama-sama mewujudkan Pemda Digital di wilayah kerja Provinsi Jambi,” imbuhnya. (kar)