JAKARTA, JAMBIEKSPRES.CO.ID-Utang Pemerintah Indonesia kembali mengalami kenaikan.
Hingga akhir tahun 2022, utang pemerintah mencapai 7.733,99 triliun.
Utang ini mengalami kenaikan sekitar Rp 825, 03 triliun dibanding tahun 2021.
"Peningkatan (nominal utang) tersebut masih dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal," tulis Kemenkeu dikutip dari Buku APBN KiTA 2022, Kamis 19 Januari 2023.
Meski secata nominal mengalami kenaikan, berdasarkan data APBN Kita, rasio utang Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) menurun dari 40,74% menjadi 39,57%.
Fluktuasi utang pemerintah Indonesia ini banyak dipengaruhi banyak hal antara lain, perubahan nilai tukar, penarikan dan pelunasan pinjaman serta adanya transaksi pembiayaan berupa penerbitan dan penulisan SBN atau surat berharga negara.
Adapun utang pemerintah terbagi atas dua jenis, surat berharga negara (SBN) alias obligasi dan pinjaman. Mayoritas dari utang tersebut berupa SBN sebesar 88,53%.
Nilai utang obligasi pemerintah meningkat Rp 756 triliun menjadi Rp 6.846 triliun pada akhir tahun lalu.
Kenaikan pada utang berbentuk SBN tersebut terutama penerbitan di dalam negeri, bertambah Rp 629 triliun sementara berupa valuta asing naik Rp 127 triliun.
Pemerintah Raup Rp 23 T Adapun utang pemerintah yang berbentuk pinjaman pada akhir tahun lalu meningkat Rp 68 triliun menjadi Rp 887 triliun.
Penambahan pinjaman terutama berasal dari luar negeri, dari pinjaman multilateral, bilateral dan bank komersial.
Kementerian Keuangan juga melaporkan mayoritas dari utang pemerintah pada akhir tahun lalu berasal dari mata uang lokal, rupiah yang mencapai 70,75%.
Proporsi yang besar ini dinilai dapat menjadi tameng bagi pemerintah dalam menghadapi volatilitas tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran bunga utang luar negeri.
"Dengan strategi utang yang memprioritaskan penerbitan dalam mata uang rupiah, porsi utang dengan mata uang asing ke depan diperkirakan akan terus menurun dan risiko nilai tukar dapat makin terjaga," kata Kemenkeu.
Semenrtara itu, SBN yang mendominasi porsi utang pemerintah, juga sebagian besar dipegang oleh investor lokal.