“Dengan penggunaan DDF akan memberikan penghematan biaya bahan bakar pada truk dual fuel sampai dengan 30%. Secara teknis, DDF telah memenuhi standar keamanan di antaranya dari Kementerian ESDM Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian,” jelas Heru.
PGN menargetkan untuk mengonversi 1.000 unit truk/ bus dalam lima tahun ke depan. Secara bertahap, konversi ke BBG juga akan dilakukan pada kendaraan kecil sekitar 18.000 unit.
PGN menyiapkan 57 titik lokasi SPBG, termasuk Mobile Refulling Unit (MRU) untuk menyediakan serta mendistribusikan BBG, berupa CNG untuk transportasi darat. BBG dan infrastruktur pendukungnya untuk kendaraan darat akan disupply Anak Perusahaan PGN yaitu PT Gagas Energi Indonesia.
Lokasi SPBG akan tersebar di Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Kalimantan.
Lokasi SPBG berada di jalur utama Sumatera Jawa dan jalur logistik nasional, sehingga akan mendorong Pertamina untuk mengonversi truk logistik menggunakan CNG.
Inovasi PGN menyediakan mobile SPBG serta LNG/CNG Trucking, merupakan upaya akselerasi bauran energi dari gas, baik untuk transportasi maupun industri.
Pada fase awal, penggunaan Gas Transport Module (GTM) dan Mobile Refulling Unit (MRU) untuk menyuplai CNG ke truk angkut BBM. Fase selanjutnya yaitu revitalisasi SPBG Plumpang untuk supply CNG ke truk angkut BBM dan kendaraan umum.
“Pada prinsipnya, gas bumi untuk kendaraan darat dimaksimalkan untuk memanfaatkan potensi gas bumi dalam negeri yang masih melimpah di masa transisi energi ini. Bonusnya, gas bumi untuk bahan bakar kendaraan dapat lebih hemat dan ramah lingkungan. Tentunya dapat berkontribusi untuk upaya penurunan emisi karbon sebesar sampai dengan 40%,” tandas Heru.
Hadir dalam launching implementasi DDF Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Tutuka Ariadji, Direktur Sarana Transportasi Jalan Ir. Danto Restyawan, M.T, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Soerjanto Tjahjono dan Ketua Umum Hiswana Migas Rachmad Muhamadiyah. (*)