“Itu sesuai dengan arahan kementrian. Tapi hingga saat ini baru PPPK. PPPK yang diprioritaskan masih tenaga kependidikan dan kesehatan,” katanya.
Kata dia, jumlah PNS di Kota Jambi saat ini memang belum ideal. Terutama dibidang pendidikan.
“Untuk mengatasi ketimpangan itu, Kami mencoba mengajukan formasi PPPK khusus tenaga kependidikan. Untuk sekarang kita masih banyak dibantu oleh Tenaga Kerja Kontrak (TKK), sampai dengan batas waktu PPPK sudah ada ketetapan pusat,” ujarnya.
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi yang membidangi pemerintahan, kepegawaian dan aparatur, Hapis Hasbiallah mengatakan, formasi CPNS dan PPPK seperti guru harus ditingkatkan, melihat masih sedikitnya guru berstatus ASN di sekolah negri.
Hapis mengungkapkan, tak jarang ditemukan sekolah di pelosok, guru ASN hanya satu, sedangkan sisanya diisi honorer kontrak daerah maupun honorer BOS.
“Ini yang jadi keprihatinan kita, bagaimana mau baik kalau gurunya belum maksimal. Untuk itu, kita harap formasi ditingkatkan dan anggaran ditanggung pemerintah pusat,” katanya.
Politisi PKS ini menyebutkan, kendala besar perekrutan PPPK adalah dari segi anggaran pembayaran gaji yang masih terbatas dari Pemda. Dimana pemerintah pusat melepaskan sepenuhnya ke pemerintah daerah.
“Ini yang dicarikan solusi terbaik, diharapkan PPPK ini sama dengan PNS gajinya bersumber dari pemerintah pusat,” akunya.
Hapis berharap dengan momen hari guru belum lama ini, kehidupan pendidik akan lebih baik kedepannya.
“Dengan guru yang baik akan menghasilkan siswa dan anak didik yang baik,” terangnya.
Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jambi Hambali mengatakan, jumlah ASN yang pensiun hampir imbang antar guru dan PNS kantoran.
“Rata-rata tiap tahun, guru yang pensiun 40 hingga 50 persen dari jumlah ASN pensiun,” katanya (9/12). (aba/hfz)