JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID- Pemerintah Kota Jambi mencanangkan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), yang dipusatkan di SMP N 1 Kota Jambi, pada Jumat (12/8).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Wali Kota Jambi, Syarif Fasha dan sejumlah Kepala OPD Pemkot Jambi, serta 24 satuan pendidikan di Kota Jambi. Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) merupakan sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran.
Tahun 2022, terdapat 8 satuan pendidikan yang dicanangkan, antara lain SMPN 1, SMPN 2, SMPN 7, SMPN11, MTSN2, SDN 1, SDN 47, dan Madrasah Ibtidayah (MI) N di Kota Jambi.
Pada akhir tahun 2023, Fasha meminta untuk satuan pendidikan yang dicanangkan minimal sebanyak 24 satuan pendidikan.
“Saya tegaskan, kalau ada sekolah yang ditunjuk jangan ada kepala sekolah yang mengatakan tidak mampu. Saya anggap yang tidak mampu bukan sekolahnya, tetapi kepala sekolahnya tidak mampu, pasti akan ada punishment untuk itu semua,” kata Fasha.
Fasha mengatakan tujuan dari SSK, yaitu memberikan edukasi sejak usia dini, terkait seks bebas, pernikahan dini, kesehatan dan kematangan alat reproduksi, narkoba, dan sebagainya. Selain itu, agar mampu mencerminkan keluarga yang berkualitas, meningkatkan pengetahuan peserta didik dan tenaga didik.
“Karena kita sudah menjadi kota layak anak, dan juga kota sehat, tentunya ini ada hubungannya semua. Kita inginkan 5 tahun ke depan Kota Jambi lebih baik dari hari ini, dan Walikota selanjutnya mampu menjaga dan meneruskan program ini semua,” ujarnya
Sementara Kepala Dinas Pendidikan Kota Jambi, Mulyadi mengatakan, sangat banyak manfaat bagi anak-anak terhadap masalah-masalah kependudukan.
“Kita akan berikan pengetahuan dan pemahaman sedini mungkin terhadap masalah-masalah kependudukan, sehingga suatu saat nanti, mereka sudah dewasa, tidak kaget dan sudah tahu solusinya seperti apa, jadi mereka sudah paham dari awal,” ujarnya.
“Sesuai arahan Pak Wali itu 2023, saya setuju itu. Semakin cepat karena ini kan sifatnya integrasi ke mata pelajaran, jadi tidak beban bagi siswa, kita memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi anak-anak itu. Bukan kurikulum sendiri,” kata Mulyadi. (hfz)