JAMBI, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Inflasi di Provinsi Jambi kembali tembus ke angka 8% pada bulan September 2022, setelah pada bulan Juli lalu juga tembus 8,55 persen dan yang tertinggi di Sumatera. Walapun sempat turun pada bulan Agustus lalu yaitu menjadi 7,70% (yoy), namun pada bulan September kembali naik menjadi 8,09%.
Data ini, berdasarkan release yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jambi, Senin 3 Oktober 2022.
Secara yer on year atau perbandingan dari bulan September tahun 2021 lalu, inflasi Provinsi Jambi di bulan September tahun ini adalah 8,09 persen. Sementara, dari bulan lalu inflasi di Jambi mengalami kenaikan hingga 0,61 persen. "Dari bulan lalu, inflasi di Kota Jambi mengalami kenaikan sebesar 0,55 persen dan secara year on year adalah 8,04 persen, sementara Kabupaten Bungo mengalami inflasi sebesar 1,10 persen dan secara year on year adalah sebesar 8,51 persen," kata Kepala BPS Provinsi Jambi, Agus Sudibyo, Senin (3/10) kemarin dari ruang Konfrensi BPS Jambi.
Disebutkan Agus, adapun komoditi penyumbang inflasi terbesar adalah Bensin, Solar, Solar dan kenaikan tarif angkutan. Disamping itu, harga beras ini juga harus diwaspadai oleh pemerintah, karena diketahui menjadi komoditi penyumbang inflasi yang cukup besar.
Sementara itu, setelah dilakukan operasi besar-besaran, cabai merah hingga minyak goreng diketahui tidak menyumbang inflasi kali ini alias negatif. "Tentu butuh kerjasama stakeholder agar bagaimana angka infkasi ini dapat diturunkan kembali disisa beberapa bulan sebelum kalender tahun ini berakhir," tutupnya.
Sebelumnya, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Suti Masniari Nasution sudah memprediksikan bahwa penyesuaian harga BBM akan memicu terjadinya inflasi di Provinsi Jambi. “Tantangan pengendalian inflasi Provinsi Jambi pada tahun 2022 semakin meningkat, terutama akibat adanya penyesuaian harga BBM oleh Pemerintah pada awal bulan September 2022 lalu. Bank Indonesia bersama dengan TPID Provinsi terus aktif bergerak melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan kegiatan lapangan lainnya yang rutin dilaksanakan sebagai langkah awal dalam memitigasi risiko stagflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah momentum pertumbuhan ekonomi,” katanya baru-baru ini. (*/kar)