MUARASABAK, JAMBIEKSPRES.CO.ID - Puluhan petani sawit, buruh dan toke pengepul di menggelar aksi unjuk rasa didepan Kantor Bupati Tanjabtim, Selasa (17/5) kemarin. Aksi tersebut dilakukan karena para petani merasa dirugikan akibat anjloknya harga buah sawit ditingkat petani dan terkait pelarangan ekspor sementara.
Koordinator Lapangan, Muhammad Darwis dalam tuntutannya, meminta perlindungan kepada Bupati akibat turunnya harga sawit antara 50 - 70 persen. Kemudian meminta Bupati Tanjabtim untuk menyampaikan ke Presiden agar bisa meninjau ulang kembali kebijakan larangan ekspor sementara buah sawit, produk minyak goreng dan bahan bakunya.
"Imbas dari kebijakan pelarangan ekspor itu tadi berdampak ke harga TBS ditingkat petani. Jika sebelumnya harga di petani berkisar Rp 3.000 per Kg, sekarang hanya tinggal Rp 600 - 700 per Kg," katanya.
Poin selanjutnya, pengunjuk rasa meminta kepada Bupati untuk memerintahkan kepada Dinas Perkebunan dan Peternakan Tanjabtim untuk investigasi ke perkebunan kelapa sawit agar tidak menentukan secara sepihak harga TBS petani. Akan tetapi harus sesuai dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.
"Kami juga meminta kepada Bupati agar mendukung pendirian Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan pabrik minyak goreng di Tanjabtim," pintanya.
Karena menurutnya, sudah banyak petani - petani sawit di Indonesia ini, khususnya di Kabupaten Tanjabtim menjadi terdampak akibat kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden. Namun walaupun kebijakan ini hanya sementara, tapi Ia berharap keran ekspor buah sawit, produksi minyak goreng dan bahan bakunya bisa segera mungkin dibuka kembali.
"Ya harapannya jika keran ekspor dibuka kembali, para petani kelapa sawit bisa makmur kembali seperti biasa," ungkapnya.
Dia menilai, kondisi petani sangat miris dengan harga yang hanya Rp 600 - 700 per Kg. Hal itu disebabkan juga karena sebagian RAM dan pabrik di Tanjabtim sudah banyak yang tutup, karena sudah melimpahnya CPO. Sehingga pengepul pun kesulitan untuk menjualkan TBS sawitnya ke RAM atau pun pabrik.
"Kita sangat miris dengan harga sawit sekarang, jika petani memaksakan menjual sendiri ke pabrik, banyak memakan biaya dan tidak sesuai dengan produksi yang hanya 100 - 200 Kg saja," sebutnya.
Sementara, Sekda Tanjabtim, Sapril menanggapi semua tuntutan pengunjuk rasa, dan secepatnya pihaknya Pemkab Tanjabtim akan secepat mungkin menindaklanjuti ke Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi Jambi sesuai dengan prosedur.
"Sementara terkait dengan permintaan pembangunan pabrik, saat ini di Tanjabtim sudah ada Tiga PKS, sementara idealnya harusnya Lima. Akan tetapi untuk pembangunan pabrik itu tidak semerta-merta bisa langsung dibangun, tapi harus melalui proses," terangnya.
"Namun kita Wellcome siapa pun investor yang mau masuk dipersilahkan, kami akan support. Dan semua hal sepanjang dengan ketentuan akan kita permudah, tidak ada yang kita persulit," sambungnya.(lan)