Serapan APBD Rendah
JAMBI - Jajaran pemerintah di provinsi Jambi dinilai perlu untuk melakukan kontemplasi. Pasalnya, serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai masih rendah. Padahal, pengesahan APBD 2012 dilakukan sebelum tahun anggaran. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jambi, Madyan Saswadi kepada koran ini.
\'Ini pasti ada apa-apanya, masak kita sudah diawal-awal mengesahkan APBD, nyatanya masih tetap juga terlambat. Pasti ada yang tak beres dengan SKPD (di jajaran pemerintah pemprov, red),\' tukasnya.
Dirinya meminta gubernur untuk terus melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya. Karena penyerapan APBD yang minim dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jambi. \'Jadi ini harus diperhatikan,\' tegasnya.
Seperti diketahui, hingga pertengahan Juni kemarin, sebanyak empat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi Jambi memiliki catatan serapan anggaran APBD rendah. Serapan anggaran SKPD-SKPD tersebut masih di bawah 40 persen, baik untuk serapan fisik maupun keuangan. SKPD tersebut adalah Biro Umum dengan serapan 29 persen, Dinas Kehutanan dengan serapan 28 persen, Dinas Kelautan dan Perikanan dengan serapan 25 persen, dan Korpri dengan serapan 38,29 persen. Namun sampai bulan Agustus, angka serapan telah naik sampai di atas 50 persen.
”Secara umum, serapan APBD 46 persen per bulan Juni. Masih ada SKPD yang rendaah serapannya. Itu laporan pada bulan Juni. Untuk laporan dari Juni hingga September belum masuk,” kata Hendrizal, Kepala Biro Ekonomi Pembangunan Provinsi Jambi.
“Tapi laporan bulan Juli- Agustus rerata sudah bertambah. Seperti biro umum sudah 54 persen,” katanya.
Hendrizal menyebutkan, penyebab rendahnya serapan satu di antaranya proses tender yang memakan waktu. Semisal pengadaan alat, sudah dianggarkan triwulan II, tapi pengadaan baru bisa triwulan III, sesuai kerangka aturan kerja (KAK). “Biasanya angkanya langsung naik,” ungkapnya.
Evaluasi akan dilakukan kembali pada bulan Oktober nanti. Disaat itu, Hendrizal mengatakan capaian serapan sudah bisa 70 persen, baik untuk serapan fisik maupun keuangan. Terkat masalah serapan ke depan, dia menyebutkan akan ada penekanan ke bidang tertentu. Disebutkan bahwa bidang ekonomi dan pertanian akan mendapatkan perhatian.
Sementara itu, untuk kota Jambi, hingga Agustus, realisasi APBD Murni Pemkot Jambi diperkirakan sudah mencapai 65 persen. Hal itu disebutkan oleh Kepala Bagian Pembangunan Daerah Setda Kota Jambi, Nirwan, ketika dijumpai di ruangannya, kemarin (6/9). Dirinya mengaku optimis jika realisasi anggaran APBD 2012 akan berjalan dengan baik.
“Sampai Juni kemarin, setelah kita evaluasi untuk triwulan kedua sebesar 45 persen. Sampai saat ini, diperkirakan, sudah mencapai 65 persen pencapaian realisasinya,” katanya.
Untuk realisasi hingga Agustus, sambungnya, memang belum dilakukan evaluasi. Sehingga belum diketahui berapa pencapaian yang sudah dilaksanakan. “Untuk triwulan ketiga belum dievaluasi. Mungkin sekitar tanggal 18 September nanti kita akan melakukan evaluasi,” terangnya.
Hingga Agustus, idealnya realisasi fisik itu sudah mencapai 70 persen. Diperkirakan, hingga Agustus, pencapaian realisasi sudah 65 persen. Sementara itu, untuk realisasi anggaran sendiri, diakuinya juga juga sudah mencapai progress yang sama. “Tak beda tipis realisasi fisik dan anggaran. Sama hampir 65 persen juga,” sebutnya.
Hingga Juni sendiri, sambungnya, harusnya pencapaian sudah 50 persen. Hanya saja, pihaknya memaklumi pencapaian yang sudah dicapai baru 45 persen. Sebab, SKPD pengguna anggaran harus melakukan persiapan.
“Kemarin ada keterlambatan baru bisa dijalankan pada bulan April. Karena setelah pengesahan APBD 2012, SKPD harus melakukan beberapa persiapan, seperti mempersiapkan RKA, dan dievaluasi Provinsi dan setelah selesai harus didaftarkan lagi ke LPSE untuk ditender,” urainya.
Sebagian SKPD, disebutkannya juga, sebelumnya memang lebih banyak melakukan kegiatan non fisik seperti sosialisasi dan penyuluhan. “Yang pasti kami tetap optimis realisasinya akan maksimal,” ujarnya.
Ditanya soal SKPD mana yang pencapaiannya masih rendah? Ia mengaku tak mengetahui pastinya. Pasalnya, menurut dirinya, hingga saat ini pihaknya baru menerima laporan realisasi per SKPD. Data tersebut, diakuinya belum direkap sehingga belum diketahui realisasinya.
“Tunggu setelah evaluasi baru diketahui nantinya SKPD mana yang terendah,” sebutnya.