JAMBI-Kedaulatan pangan merupakan kata kunci kesejahteraan suatu bangsa. Karena dengan adanya kedaulatan pangan pondasi dasar untuk kemandirian akan terpenuhi.
Apalagi bangsa Indonesia memiliki 243 juta penduduk masalah ketersediaan pangan harus dipenuhi dari produksi pangan nasional juga mesti berdaulat. Petani dapat merasakan harga pangan yang baik, konsumen juga mendapatkan pangan yang bermutu, dan produksi pangan nasional menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Hal inilah yang menjadi pertanda adanya kedaulatan pangan nasional, karena strategisnya isu ini, masalah pangan merupakan perjuangan terpenting yang menjadi ideologi Partai Gerindra.
Maka tak heran dalam pidato Dewan Pembina Partai Gerindra H Prabowo Subianto mengatakan, kedaulatan nasional bukan hanya ditentukan seberapa kuat angkatan perang, tetapi ditentukan oleh kedaulatan pangan suatu bangsa. Sulit suatu bangsa berdaulat jika perutnya ditentukan orang lain, jelasnya.
Karena dengan adanya pangan yang melimpah, anak–anak dapat tumbuh dengan sehat, masyarakat akan tenang bekerja, produktivitas nasional akan tumbuh dan ekonomi berjalan dengan baik. Dan itu semua jika pangan terpenuhi baik dari segi produksi maupun kualitasnya.
Ideology pangan Gerindra merupakan suatu kebutuhan bangsa Indonesia hari ini dan mendatang. Sebagai bangsa yang dianugrahi kesuburan tanah, sumber daya air yang melimpah, serta musim tanam yang panjang sewajarnya kedaulatan pangan diusahakan melelui panguatan sektor pertanian untuk produktivitas pangan.
Hal ini sejalan dengan keprihatinan ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi Ir H A R Sutan Adil Hendra, MM yang juga merupakan Ketua HKTI Jambi.
“Saat ini kebijakan pangan nasional sangat ditentukan asing. Coba bayangkan disaat petani panen padi, pemerintah justru mengimport beras, pada saat petani kita panen garam, justru diimpor garam dari luar negeri dengan alasan untuk memperkuat stok nasional,” ujarnya.
“Pemerintah sebenarnya memiskinkan petani karena dengan kebijakan tersebut harga di tingkat petani jatuh. Nilai Tukar Petani (NTP) rendah, bagaimana mau berdaulat petani kita jika petani tidak dilindungi,” sambungnya.
Maka jelasnya Partai Gerindra telah merancang program revolusi tani yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pangan dengan swasembada padi, gula dan terigu. Menambah luas areal tanam dengan memanfaatkan jutaan lahan tidur, merancang APBN yang pro petani.
“Bidang pertanian mesti didukung 15 – 17 persen dari total APBN, bibit harus tersedia dan murah, pupuk mesti ada dan terjangkau, dan bank tani untuk mengatasi permodalan harus dikembangkan,” tandasnya.
Dengan revolusi tani inilah Partai Gerindra membuktikan keberpihakan pada masyarakat. Sektor pertanian menjadi perjuangan terbesar Partai Gerindra untuk Indonesia dan sejarah mencatat kebenaran itu, bahwa potensi besar bangsa ini adalah mengembangkan dunia pertanian untuk kedaulatan bangsa bersama Partai Gerindra.
(cas/adv)