\"Kami tidak ketemu (Sumaryoto, red). Kebetulan tadi masih ada rapat sampai sore,\" kata Tjahjo. Rapat yang dimaksud Tjahjo itu adalah pembahasan pilgub Jawa Barat.
Tjahjo menyampaikan partai sengaja tidak menemui Sumaryoto, karena tidak ingin mendahului pimpinan Fraksi PDIP di DPR. Menurut dia, sesuai mekanisme yang berlaku di internal PDIP, seharusnya Sumaryoto mengklarifikasi masalahnya kepada Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani terlebih dulu. Kemudian memberi penjelasan kepada BK DPR.
Puan Maharani sendiri, sebelumnya, menyampaikan partai dan fraksinya tetap menganut asas praduga tak bersalah. Bahkan dia mengizinkan kalau Sumaryoto melakukan pembelaan secara hukum. \"Silahkan saja kalau ingin mengajukannya ke ranah hukum. Kami akan mendorong dan membackup hal tersebut,\" tegasnya.
Pada bagian lain, Sumaryoto telah menunjuk advokat Warsito Sanyoto sebagai kuasa hukumnya. Menurut dia, Sumaryoto tidak pernah melakukan kongkalingkong, apalagi memeras salah satu BUMN.
\"Tidak benar klien saya (Sumaryoto) menagih fee atau meminta sesuatu kepada Direktur Utama PT MNA (Merpati Nusantara Airlines, red) saudara Rudy Setyopurnomo atau pun direksi PT MNA yang lain,\" kata Warsito saat memberikan keterangan pers di kediaman, Jalan Kartika Utama BA 6 No.9 Pondok Indah, Jakarta Selatan.
Dia melanjutkan sebagai anggota DPR, Sumaryoto memiliki hak konstitusional untuk bersikap kritis terhadap pemerintah atau mitra kerjanya, seperti PT MNA. \"Jangan disalahartikan ada maksud tertentu di balik sikap kritis itu,\" tegasnya.
Warsito menolak kalau seolah-olah telah terjadi \"permainan\" yang melibatkan Sumaryoto terkait pesetujuan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT MNA sebesar Rp 561 miliar pada APBN-Perubahan tahun 2011 dan Rp 200 miliar pada APBN tahun 2012. Bahkan, PMN 6 tahun 2012 dalam APBN tahun 2011 telah disetujui Komisi XI DPR pada tahun 2011.
\"Sementara klien saya baru masuk menjadi anggota Komisi XI DPR pada tahun 2012,\" sebutnya.
Beberapa saat sebelumnya, Jawa Pos sempat menerima pesan singkat dari Sumaryoto. Dia menceritakan dirinya baru saja kembali ke Jakarta pada Senin malam lalu setelah reses di dapilnya.
\"yang jelas DI (Dahlan Iskan, red) terima laporan dari anak buah Dirut Merpati (Dirut Merpati Nusantara Airlines Rudy Setyopurnomo, red) yang \"ngarang. Mereka akan mengalihkan isu atas ketidakberhasilannya memimpin Merpati yang semakin terpuruk. Kasihan Merpati akan samakin menburuk,\" katanya.
Partai Golkar menyerahkan sepenuhnya kepada BK DPR terkait nama salah satu kader partainya yang ikut disebut Dahlan. \"Kita serahkan sepenuhnya kepada BK untuk memrosesnya sesuai dengan hukum acara di BK DPR. Golkar tidak akan melakukan intervensi,\" tegas Ketua DPP PG Hajriyanto Tohari di komplek parlemen Senayan, Jakarta kemarin (6/11).
Dia menyatakan, BK memiliki kewenangan penuh menegakkan kode etik DPR terhadap yang bersangkutan sebagai anggota dewan. \"Hanya saja BK juga tetap harus transparan dan fair,\" pesannya.
Wakil ketua MPR itu juga mengingatkan, kalau lembaga etik DPR tersebut juga tetap harus menggali keterangan lebih mendalam. Baik dari Dahlan Iskan maupun dari dua anggota DPR yang disebut meminta upeti pada BUMN tersebut. \"Yang pasti, kami mendukung, pokoknya simpel saja, siapapun yang bersungguh-sungguh mau membongkar korupsi, kongkalingkong, patgulipat keuangan negara harus kita dukung,\" tandasnya.
Terpisah, Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menilai yang dilakukan Dahlan hingga datang memenuhi pemanggilan BK bukanlah pencitraan. \"Ini bukan persoalan main-main lho, bukan masalah pencitraan, ini BUMN yang dijadikan sapi perah,\" ujar Hidayat.
Hanya saja, lanjut dia, Dahlan juga tetap harus berkomitmen serius mengungkap kasus pemerasan secara tuntas. Yaitu, mengungkapkannya hingga ke penegak hukum. \"Tapi jangan jangan hanya wacana,\" tandasnya.
Selain itu, tambah Hidayat, mantan dirut PLN itu juga fair untuk melakukan bersih-bersih di wilayah kerjanya. Tidak boleh berhenti hanya di DPR, menurut dia, Dahlan juga harus mengungkap pemerasan yang dilakukan pihak pemerintah terhadap BUMN. Termasuk, pihak penyuap dari BUMN yang bersangkutan. \"Kongkalikong ini harus kita berantas tuntas,\" tegas mantan presiden PKS itu.