JAMBI-Berbagai program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan pemerintah, NGO serta pihak swasta sebenarnya belum mengarah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kondisi ini tentunya menjadi keprihatinan serius bagi Calon Walikota Jambi Effendi Hatta.
“Sasaran pembangunan belum fokus mengetaskan kemiskinan dan keberdayaan hidup masyarakat. Sasaran yang belum fokus ini mengakibatkan banyaknya kelompok masyarakat tidak tersentuh dari fungsi-fungsi APBD selaku instrumen terpenting pembangunan,” ujar Fendi.
Dikatakannya, coba lihat sebaran daerah kumuh dan miskin di kota cendrung makin luas dan belum tertangani. Semestinya pemetaan kemiskinan menjadi panduan setiap mengambil kebijakan.
“Agar dana pembangunan bisa merangsang kemandirian masyarakat,” katanya.
Sebab menurut tokoh yang akrab di sapa bang Fendi ini, peningkatan kualitas hidup masyarakat kota harus dimulai dari program penguatan ekonomi. Dengan memiliki pekerjaan yang layak setiap orang nantinya diharapkan mampu mendapatkan panghasilan yang layak pula. Dengan begitu tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup.
Tugas pemerintahlah yang mendorong tumbuhnya lapangan pekerjaan dan wirausaha. Untuk itu investasi di kota harus digerakkan, kewirausahaan harus di munculkan dan kelangsungan pedagang-pedagang kecil “kaki lima” harus dilindungi.
“Tinggal tugas pemerintah menyediakan syarat pendukung lainnya. Seperti regulasi dalam bentuk peraturan daerah, pengawasan, perijinan dan sebagainya,” tuturnya.
Selain itu Bang Fendi menjelaskan peningkatan kualitas hidup di perkotaan harus juga di wujudkan dalam bentuk fasilitas dan layanan publik yang memadai.
“Ada fasilitas air bersih secara merata, layanan kesehatan yang terjangkau, tata kelola lingkungan yang bersih di tiap daerah pemukiman warga,” katanya.
Selanjutnya menurut Ketua DPRD Provinsi ini, program peningkatan kualitas hidup mesti disinergikan ditiap dinas berdasarkan prioritas capaian. Persoalan-persoalan apa yang ingin diatasi, tingkat kerumitan sosial ekonomi maupun kompleksitas persoalan demografi lingkungan perkotaan
“Langkah awalnya dengan menginventarisir masalah-masalah mendasar Kota Jambi seperti pengangguran, kebutuhan pendidikan, kesehatan, insfrastruktur dan layanan public,” tukasnya.
Dari inventarisir tersebut dibuat skala prioritas yang ingin dicapai, berdasarkan kemampuan APBD. Disini mulai ada pilihan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat.
“Ke depan kita harus mampu mensinergikan sumber dana itu semua. Dengan adanya prioritas capaian ini, pembangunan diarahkan pada usaha pemberdayaan masyarakat dan lingkungan. Jadi pembangunan kota fokus pada masalah, bukan pada rutinitas dan seremonial,” tandasnya.
Selanjutnya dalam fungsi pengawasan Effendi Hatta menggariskan, pemimpin Kota kedepan mesti membenahi pola komunikasi pembangunan. Pemimpin harus bisa menjadi fasilitator masyarakat untuk berkembang, dengan jalan sering turun ke kebawah di tengah-tengah masyarakat, berbicara dari hati ke hati terhadap persoalan keseharian mereka, mencari tahu persoalan mendasar warga kota.
“Sehingga program yang dirumuskan dapat mengena, tepat dan merangsang daya hidup mereka,” pungkasnya.
(adv)