JAMBI-Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) merupakan bukti nyata sejauh mana keberpihakan pemerintah pada nasib buruh.
Meskipun UMP bukan satu – satu nya indikator yang digunakan dalam menilai kesejahteraan suatu daerah, tetapi tinggi rendahnya besaran nominal UMP mencerminkan kemajuan ekonomi suatu daerah, termasuk harkat kehidupan pekerja itu sendiri.
Idealnya pertumbuhan ekonomi sebanding dengan peningkatan upah minimum daerah, hal ini dikatakan Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Jambi, Ir. H. A. R. Sutan Adil Hendra, MM.
“Pemerintah boleh bangga dengan peningkatan angka invenstasi dalam kurun 5 tahun terakhir. Tetapi jika peningkatan investasi itu mengorbankan kaum pekerja dengan tawaran Indonesia tersedia tenaga kerja murah, maka sama saja pemerintah telah mengorbankan nasib para pekerja tersebut, ini adalah penghianatan dari cita – cita kemerdekaan republik ini,” ujarnya.
Sikap tokoh yang berprofesi pengusaha ini dilatarbelakangi komitmen Gerindra terhadap nasib jutaan kaum pekerja Indonesia. Selama ini buruh diperlakukan tidak adil, sebagai contoh karena ingin mengenjot investasi asing. Pemerintah memberlakukan aturan out sourching, ini dimaksudkan agar investor terhindar dari resiko pembiayaan rekrutmen, serta pengembangan kwalitas hidup buruh, termasuk hak pesangon dan sebagainya.
Padahal aturan ini jelas menghilangkan hak buruh untuk mendapatkan kontrak langsung dari tempatnya bekerja. Dalam catatan Gerindra kebijakan investasi lebih condong melayani kepentingan pemodal dibandingkan kaum pekerja.
“Untuk itu kedepan Gerindra mendesak peraturan out sourching dihapuskan, UMP ditetapkan berdasarkan sektor usaha serta peraturan ketenagakerjaan maupun UU investasi direvisi dengan memuat hak kesejahteraan buruh dalam hubungan industrial,” katanya.
Mana ada negara maju tanpa diikuti oleh perbaikan kualitas hidup rakyatnya, investasi harus tumbuh dan hak – hak buruh juga mesti terlindungi. Ada hubungan yang saling menguntungkan, bukan buruh dijadikan alat ekpoitasi investasi.
“Jika ini terjadi maka kemerdekaan buruh belum terwujud di negara ini,” jelasnya bersemangat .
Untuk menselaraskan kepentingan dunia usaha dengan buruh, masyarakat dan pemerintah, gerindra berkeyakinan konsep ekonomi pancasila adalah rumusan yang adil bagi perekonomian nasional serta mengayomi semua pihak baik pengusaha, buruh maupun pemerintah.
Hal ini merupakan idiologi ekonomi Gerindra, sebagaimana pidato H. Prabowo Subianto dalam hari koperasi sedunia dalam waktu lalu. Ekonomi pancasila merupakan kegiatan ekonomi yang tidak semata – mata mencari keuntungan, tetapi ada tanggung jawab kemanusiaan yang diemban.
Ada semangat persatuan yang ditumbuhkan dalam berusaha, ada asas keadilan bagi sesama dan terpenting ada tanggung jawab kepada tuhan dalam mencari rezekinya. Inilah yang menjadi rambu yang mencegah ekonomi nasional menjadi kapitalis yang liberal.
Dengan penerapan ekonomi pancasila yang konsikuen buruh dipandang mitra sejajar dunia usaha dan investasi. Tugas pemerintah yang menyiapkan regulasi dan memperkuat sistem pengawasan, agar investasi tidak mengorbankan nasib jutaan buruh di Indonesia.
(cas/adv)