JAKARTA - Hasil survei yang menggunakan metode opinion leader (OL) memunculkan pendapat beragam. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bahkan menilai pilihan OL tidak selalu menggambarkan pilihan publik.
\"Yang melakukan survei juga tidak menjelaskan siapa OL yang disurvei, dimana tinggalnya, bagaimana bobot intelektualitas dan pengaruhnya dan melalui apa pengaruh itu diteruskan kepada masyarakat,\" ungkap Sekretaris Jenderal PPP, M. Romahurmuziy, Minggu (2/12).
Menurutnya, hal itu penting untuk tidak membuat pilihan ini bias Jakarta. Padahal, banyak OL lokal yang terjangkau oleh survei. \"OL lokal, bukan hanya didengar karena kejeliannya membaca, namun karena keteladanan mereka, sehingga tingkat ketaatan warga terhadap pendapat mereka lebih kuat,\" bebernya.
Seperti diketahui, hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) berdasarkan kualitas personal tokoh-tokoh dengan nilai 60 atau lebih (lulus) menurut opinion leader adalah, Mahfud MD 79, Jusuf Kalla 77, Dahlan Iskan 76, Sri Mulyani 72, Hidayat Nurwahid 71, Agus Martowardojo 68, Megawati Soekarnoputri 68, Djoko Suyanto 67, Gita Wirjawan 66, Chairul Tanjung 66, Endriartono Sutarto 66, Hatta Rajasa 66, Surya Paloh 64, Pramono Edhie Wibowo 64, Sukarwo 63, Prabowo Subianto 61, Puan Maharani 61 dan Ani Yudhoyono 60.
Jumlah responden yang disurvei sebanyak 223 opinion leader, 178 orang dipublikasikan namanya sebagai responden atau penilai. Setiap tokoh yang disurvei dinilai dengan sejumlah ukuran kualitas personal. Penilaian tiap item dengan skor antara 1-100.
Romahurmuziy mengatakan dari lima nama teratas sisi kualitas personal, nampak bahwa OL memilih pemimpin dengan kombinasi ketegasan, kejujuran, keberanian, kebersihan dan kecerdasan.
Namun, dia mengkritisi ada satu hal yang tidak muncul dari karakter yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang dipilih langsung, yakni kemengakaran atau kedekatan kepada rakyat. \"Beberapa nama lebih sering bermain di elit, ketimbang grassroot. Padahal grassroot yang memilih,\" ujar dia.
Ia menambahkan, lima nama teratas yang muncul, hanya satu dari unsur partai politik. \"Padahal, dengan hak eksklusif yang diberikan UUD, hanya melalui pintu parpol lah presiden dan wapres dapat dicalonkan,\" ungkapnya. Sementara, kata dia, dengan threshold yang masig 20 persen, malsimal empat calon saja yang mungkin.
\"Karakter parpol di Indonesia mayoritas masih merupakan manifesto oligarki pendiri atau tokoh sentralnya sebagai pemegang saham tunggal,\" jelas dia.
Nah menurutnya, partai seperti itu sangat mungkin hanya mencalonkan kadernya, atau pelanjut estafet yang disiapkan untuk mengamankan kepentingannya baik di dalam maupun di luar partai. \"Dengan demikian rakyat hanya dapat memilih dari yang ada, bukan dari yang dikehendakinya. Potret oleh opinion leaders hanya memunculkan keinginan, ketimbang keterpilihan,\" ungkap Romahurmuziy.
Lebih jauh dia mengatakan, pilpres juga masih jauh atau 20 bulan dari sekarang sehingga terlalu pagi menggunakan barometer hari ini untuk keterpilihan nanti.
\"Namun melihat kebutuhan tiga modal untuk seorang capres, yakni modal politik, sosial, dan finansial, sepertinya 2014 masih akan menjadi pertarungan The Last of The Mohicans, yaitu para pendekar politik gaek yang memang telah berkiprah sejak Orde Baru silam,\" pungkas Ketua Komisi IV DPR, itu.
(boy/jpnn)