JAKARTA - Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) pusat dan provinsi dibeber Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) kemarin (5/12). Hasilnya, akuntabilitas kinerja pemprov tertinggal dibandingkan dengan pemerintah pusat.
Kondisi itu bisa dilihat dari capaian pengukuran LAKIP 2012. Dalam laporan ini dinyatakan jika ada tiga instansi pusat yang berhasil mendapatkan nilai A (sangat baik). Mereka adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sementara itu tidak ada satupun instansi pemprov yang memperoleh nilai A. Paling bagus instansi pemprov hanya mendapatkan nilai B (baik, perlu sedikit perbaikan). Jajaran pemprov yang memperoleh nilai B itu adalah Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.
Selanjutnya ada 19 instansi pemprov mendapatkan nilai CC (cukup baik, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar). Lalu ada delapan instansi pemprov yang memperoleh nilai C (agak kurang, perlu banyak perbaikan mendasar).
Wakil Presiden Boediono yang hadir dalam paparan LAKIP 2012 ini mendorong penyederhanaan sistem pelaporan LAKIP dari pemerintah daerah ke pusat. Sehingga bisa meningkatkan efisiensi. Dia juga mengatakan, pemerintah perlu mendorong adanya reward dan punishment kepada instansi yang menyerahkan LAKIP.
Menurut Boediono, dalam pemerintahan saat ini ada akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. Namun yang saat ini dijalankan serius dan mendapatkan perhatian lebih adalah akuntabilitas keuangan. Dia meminta Kemen PAN-RB terus menggenjot program pelaporan LAKIP ini.
\"Saya belum puas. Take seriously,\" tutur guru besar UGM itu. Dia mengatakan jika kinerja itu sisi lain dari keuangan. Seluruh aparatur negara mendapatkan uang untuk melaksanakan kinerja. Jadi keseriusan melaporkan akuntabilitas kinerja seharusnya sejajar dengan akuntabilitas keuangan.
Sementara itu Menpan-RB Azwar Abubakar menuturkan, akuntabilitas kinerja pemerintah pusat tahun ini memang labih bagus ketimbang tahun lalu. Buktinya tahun ini ada tiga instansi pemerintah pusat yang memperoleh nilai A. \"Pada tahun lalu hanya ada dua yang mendapatkan nilai A.\"
Azwar menerangkan jika tahun ini ada 81 kementerian/lembaga (K/L) yang menyerahkan laporan akuntabilitas kinerja. Hasilnya, tiga diantaranya memperoleh nilai A. Selanjutnya 26 K/L yang mendapatkan nilai B, 48 K/L memperoleh nilai CC, dan empat K/L mendapatkan nilai C.
Keempat K/L yang akuntabilitas kinerjanya masih buruk itu adalah Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Dewan Ketahanan Nasional, dan Setjen Komnas HAM.
(wan)