JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo disebut dalam audit investigatif BPK sebagai pihak yang turut bertanggung jawab dalam pengucuran dana untuk proyek sport center Hambalang. Agus disebut BPK telah melanggar aturan tentang perubahan pendanaan sebuah proyek pemerintah dari anggaran tahun tunggal menjadi tahun jamak (multiyears).
Menurut Juru Bicara Keluarga Mallarangeng, Rizal Mallarangeng, karena kucuran dana dari Menkeu itu maka terjadi korupsi dalam proyek Hambalang. \"Ibaratnya Menkeu ini penjaga pintu air. Kalau pintu airnya tidak dibuka, tidak akan ada itu mark up dan korupsi,\" kata Rizal saat ditemui wartawan Rabu (9/1), di kantor Freedom Institute, Menteng, Jakarta Pusat.
Lebih lanjut pria yang akrab disapa dengan nama Cheli itu mengungkapkan bahwa sebelum pencairan dana Hambalang ada pertemuan antara Menkeu dengan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, M Nazaruddin dan Mahfud Suroso, Dirut PT Dutasari Citralaras. Pertemuan yang digelar di Ritz Carlton Hotel dilakukan pada suatu kesempatan antara 15 November - 1 Desember 2010.
\"KPK jangan melupakan fakta ini, bahwa ada pertemuan antara Pak Agus bertemu dengan Anas, Mahfud Suroso, Nazaruddin di sebuah restoran di Hotel Ritz Carlton. Tiga orang tadi mendesak Menkeu agar perubahan menjadi multiyears disetujui,\" ungkap Rizal.
Namun Rizal tak yakin Agus tunduk dengan desakan Anas. Sebab, saat itu Anas baru beberapa bulan saja menjadi Ketua Umum PD hasil kongres di Bandung. Selain itu, ada batas waktu pencairan dana APBN, yakni maksimal 15 Desember. Karenanya Rizal curiga ada figur kuat yang bisa memengaruhi perubahan kebijakan itu.
Rizal pun menyebut nama mantan Deputi Menteri BUMN, Muchayat sebagai salah satu kunci yang bisa digunakan untuk membuka kasus Hambalang. Muchayat adalah bekas Deputi Menteri BUMN yang membawahi pengawasan perusahaan plat merah yang bergerak di bidang konstruksi. Kini, Muchayat menjadi Wakil Komisaris Utama di Bank Mandiri.
\"Muchayat ini ayahnya Munadi Herlambang yang punya PT Dutasari. Muchayat adalah orang yang punya koneksi politik tingkat tinggi,\" ungkap Rizal. \"Muchayat ini Ketua Umum Barindo (Barisan Indonesia). Dulu Pak SBY ke mana-mana disambut oleh Satgas Barindo,\"sambungnya.
Karenanya, kata Rizal, KPK sebaiknya segera menelusuri peran Muchayat. Sebab dari Muchayat itu pula bakal terungkap tokoh penting yang bisa memegaruhi kebijakan tidak hanya di DPR tapi juga di tingkat pemerintah.
\"DPR itu kan dapatnya paling fee lima persen. Anas juga itu urusan ecek-ecek, karena nggak akan didengerin Menkeu. Tapi Mr X ini yang punya peran penting, punya pengaruh di mana-mana,\" bebernya.
Ditambahkannya, Dutasari sudah biasa menjadi perusahaan subkontraktor bagi Adhi Karya. Bahkan gedung kembar Kemenkeu, sebut Rizal, pekerjaan mekanik dan listriknya juga dikerjakan oleh Dutasari.
Mengutip lampiran hasil audit BPK atas Hambalang, Rizal menyebut penggelembungan harga terjadi sejak penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) oleh konsultan yang juga BUMN, yakni PT Yodia Karya. Selanjutnya mark up terjadi pada pengerjaan struktur bangunan dan mechanical electrical,
\"Dari pengerjaan mechanical electrical oleh PT Dutasari saja ada mark up hingga Rp 75 miliar. Sedangkan pengerjaan konstruksi oleh Adhi Karya digelembungkan hingga Rp 51 miliar. Ini audit BPK. Jadi harusnya tersangkanya dari Dutasari dan Adhi Karya, tapi kenapa abang saya (Andi Mallarangeng) yang jadi tersangka?\" tegasnya.
Apakah Rizal sudah mengubah bidikan dari kelompok Anas ke pihak lain\" \"Kita ingin pengungkapan kasus ini jangan tidak hanya sepotong-sepotong. Menangkap ular tak bisa hanya ekornya, tapi juga kepalanya,\" kilahnya.
(ara/jpnn)