JAKARTA- Komite Ekonomi Nasional (KEN) menyampaikan masukan atas tiga topik persoalan ekonomi yang harus menjadi perhatian pemerintah. Ketiga persoalan tersebut antara lain, APBN dan fiskal, tata kelola perdagangan terutama terkait bahan pokok, dan upaya penanggulangan kemiskinan. Kemarin (22/1), dalam sidang kabinet paripurna, KEN memaparkan presentasi terkait hal-hal tersebut.
\"Saya mendapatkan penjelasan awal dari bung Chairul Tanjung, pimpina KEN, bahwa ada tiga isu utama yang akan dikedepankan dalam sidang kabinet paripurna ini. Pertama tentang APBN atau kebijakan fiskal, yang kedua, KEN juga akan mengangkat satu isu yg berkaitan dengan tata kelola perdagangan sebenarnya yg memiliki implikasi langsung pada kehidupan rakyat kita. Ketiga, adalah upaya mengurangi kemiskinan,\"jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat membuka sidang kabinet paripurna di kantor Setneg, kemarin.
Sidang kabinet berlangsung sekitar lima jam. Usai sidang, Ketua KEN Chairul Tanjung memaparkan tiga rekomendasi atas ketiga persoalan ekonomi tersebut. \"pertama, Chairul memaparkan bahwa sejak 2012 APBN dan fiskal kembali mengalami defisit primer dalam sistem keuangan. \"Kami menyadari adanya defisit ini belum mempengaruhi sistem perekonomian kita, tapi kalau tidak mengambil langkah cepat tepat, anggaran defisit akan terjadi dalam tahun 2013 bahkan sampai 2014. Karenanya KEN berikan pandangan terkait penerimaan APBN dan pengeluaran sehingga defisit yang ada bisa dikendalikan secara baik,\"papar Chairul, kemarin.
Adapun terhadap kecenderungan berkembangnya kartel khususnya terhadap komoditas pangan, menurut Chairul, \"KEN juga memberikan pandangan bahwa kelompok masyarakat yang miskin masih hampir berjumlah 29 juta orang dan rentan hampir 70 juta orang. Dua kelompok ini sangat berpengaruh kehidupannya apabila terjadi kenaikan harga-harga bahan pokok karena mayoritas pengeluaran mereka itu digunakan untuk membeli bahan makanan.
Untuk itu, KEN menyarankan Pemerintah mengontrol tata niaga komoditas pangan agar harganya bisa stabil, atau bisa turun sehingga tidak menambah berat kehidupan masyarakat.\" \"KEN mengusulkan agar komoditas yang pengelolaan tata niaganya cenderung oligopolis diambil tindakan yang dianggap perlu untuk mengontrol tata niaga komoditas tersebut,\" paparnya.
Sementara terhadap perbaikan kesenjangan \"dan penanggulan kemiskinan, KEN melihat adanya kecenderungan meningkatkan rasio kesenjangan. Karena, pendapatan dan pengeluaran strata masyarakat miskin dan rentan miskin growthnya jauh lebih kecil dari yang strata menengah dan kelompok atas, dan jika diteruskan kesenjangan akan makin lebar. \"Pada rapat kabinet tadi, KEN menyarankan perlunya mengambil langkah-langkah agar perekonomian tetap tumbuh dan lebih berkeadilan dan lebih suistainable,\" ungkapnya.
Atas presentasi yang disampaikan tersebut, Chairul mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono t mengadopsi atau menyetujui hal-hal yang disampaikan oleh KEN. SBY juga menugaskan Menko Perekonomian Hatta Rajasa untuk membahas di Kabinet untuk mengimplementasikan dengan baik. \"Februari diagendakan rapat khusus kembali supaya ada action plan dari rekomendasi tersebut,\"imbuh dia.
Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan pemerintah sejalan dengan pandangan serta rekomendasi KEN. Bahkan, Presiden SBY telah memerintahkan kepada dirinya untuk segera memimpin rapat-rapat koordinasi untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang disampaikan. \"Rekomendasi KEN itu nantinya akan diterjemahkan ke dalam plan of action dalam rapat kabinet pada bulan Februari mendatang,\" kata Hatta Rajasa.\"
(Ken)