Pelat Merah Tak Dilayani

Sabtu 02-02-2013,00:00 WIB

Dirinya menegaskan juga, seluruh pejabat negara untuk melaksanakan aturan yang sudah ditetapkan. Seperti halnya amanat dari peraturan menteri ESDM ini nomor 1 tahun 2013 tentang larangan kendaraan dinas menggunakan BBM bersubsidi ini. Soal pengawasan, wagub berharap, semua kalangan masyarakat itu mengawasi pelaksanaan amanah perturan menteri ESDM ini di lapangan.

“Kita minta pihak terkait mulai dari kepolisian, Dinas Perhubungan, masyarakat dan juga kalangan wartawan untuk memantau bersama, berikan laporan jika terjadi pelanggaran” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jambi, Azwar Effendi mengatakan, akan ada tim pengawasan pelaksanaan peraturan menteri ESDM itu. Ditegaskannya, pengawasan ini akan dilakukan aparat keamanan. Bahkan, bukan hanya untuk kendaraan dinas saja. “Akan tetapi juga kepada mobil pengangkut hasil pertambangan, hasil perkebunan, hasil hutan. Ada tim pengawasnya, jika ada pelanggaran akan ada tindakan hukumnya,” tukasnya.

Seperti diketahui, kendaraan dinas jenis solar belum mendapatkan aturan bahw juga harus menggunakan BBM bersubsidi. Ditanya aturan bagi mobdin solar, Azwar tak memberikan banyak komentar. “Untuk kendaraan dinas berbahan bakar solar masih menunggu. Mungkin akan diatur oleh permen selanjutnya, karena pelaksanaan ini secara bertahap. Mungkin juga kendaraan pribadi juga akan diatur,” tegasnya.

Dirinya berharap, dengan adanya pemberlakukan menteri ESDM ini, berdampak kepada pengurangan konsumsi BBM bersubsidi. Ditanya soal berapa kuota BBM yang bakal dihemat di Provinsi Jambi dengan program ini, Azwar mengaku masih akan melakukan penghitungan. Begitu juga dengan kuota yang didapat Jambi tahun 2013 ini.

Namun menurutnya untuk Provinsi Jambi setiap tahunnya terjadi penambahan kuota sebanyak kurang lebih 11 persen. “Tujuannya ini adalah pengurangan BBM bersubsidi bagi kendaraan dinas, kendaraan pertambangan, kendaraan kehutanan, minyak, dan juga kapal. Pengurangannya berapa akan kita hitung, termasuk juga jumlah kendaraan milik pemerintah,” kata Azwar.

 (cr7/wsn)

                 

Tags :
Kategori :

Terkait