Pasalnya, menurut dia, walau saat ini pulau Berhala dinyatakan masuk ke dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau, namun kondisinya masih sama-sama dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Ketika bicara soal potensi pariwisata, di Provinsi Jambi masih banyak potensi pariwisata yang masih bisa digalai terus potensinya. Salah satunya adalah geopark yang ada di Merangin, lalu ada Candi Muaro Jambi dan juga danau sipin, danau kerinci dan masih banyak yang lain dan belum tergali potensi pariwisatanya,”ungkapnya.
Menurutnya, dengan ketebatasan APBD Provinsi Jambi untuk mengembangkan pulau Berhala nantinya, juga akan sia-sia jika pulau tersebut berada di wilayah Provinsi Jambi. Sebab, tak ada pengembangan nantinya yang dilakukan di pulau tersebut.
“Yang dibutuhkan saat ini adalah bagaimana Pemprov bisa menggali dan mengeksplorasi serta mengeksploitasi potensi sumber dasaya alam Jambi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi,” tukasnya.
Personel Polda di Pulau Berhala
Kepolisian Daerah Jambi masih akan menempatkan personelnya di kawasan Pulau Berhala. Penarikan pasukan di daerah perbatasan masih akan dikoordinasikan dulu dengan pihak Polda Kepri.
Kapolda Jambi, Brigjen Pol Ade Husein Kartadipura, kemarin mengatakan koordinasi masih diperlukan untuk mengantisipasi gejolak horisontal yang bisa saja terjadi sejak penetapan Pulau Berhala yang kini resmi menjadi milik Provinsi Kepri.
\"Kami tetap akan mengupayakan usaha preemptif agar jangan sampai ada gesekan horisontal di sana (Pulau Berhala),\"katanya usai membuka turnamen tenis meja di GOR Kotabaru kemarin.
Selain itu untuk mengantisipasi terjadinya kericuhan horizontal di Pulau Berhala akibat perubahan status di pulau tersebut yang kini jadi milik Provinsi Kepri, maka Polda akan melakukan tindakan pendekatan kepada masyarakat agar tidak terjadi gejolak.
(wsn/tya)