JAKARTA - Nasib setengah juta lebih tenaga honorer kategori II (K II) kian terkatung. Dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi II DPR kemarin (26/2), Kementerian Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) mengoreksi jadwal pengangkatan honorer K II menjadi CPNS.
Usai rapat Sekretaris Kemen PAN-RB Tasdik Kinanto menuturkan jika di rencana kegiatan (time table) awal, pengangkatan tenaga honorer K II melalui ujian tulis dilaksanakan pada Juli tahun ini. \"Tetapi dengan perkembangan saat ini, pelaksanaan yang realistis mungkin Oktober,\" tutur dia.
Tasdik menjelaskan jika banyak sekali kendala yang mereka hadapi untuk merealisasikan pengangkatan tenaga honorer K II tersebut. Diantara yang paling mencolok adalah belum disepakatinya anggaran pengangkatan tenagah honorer K II menjadi CPNS oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Jajaran DPR sendiri gemas melihat perjalanan pengangkatan tenaga honorer K II yang ngambang ini. Akhirnya dalam pertemuan kemarin, DPR menekan pemerintah supaya bisa mencairkan anggaran untuk pengangkatan tenaga honorer K II paling lama Maret depan. \"Keputusan dari Komisi II ini akan kita bawa untuk menekan Kemenkeu supaya bisa menggarkan uang untuk pengangkatan honorer K II,\" ujar Tasdik.
Estimasi sementara Kemen PAN-RB menyebutkan jika anggaran untuk mengangkat tenaga honorer K II menjadi CPNS mencapai Rp 148 miliar. Tasdik menuturkan jika mereka telah menghadap Ditjen Anggaran Kemenkeu pada 14 Februari lalu. Hasilnya secara prinsip perlu dilakukan optimasi anggaran yang sudah ditetapkan.
\"Sebagai pemenang uang, pasti selalu bilangnya ini apa tidak bisa ditekan biayanya,\" papar Tasdik. Kemen PAN-RB sendiri hingga saat ini masih belum berencana menurunkan biaya pengangkatan tenaga honorer K II tersebut. Pertimbangan utama mereka adalah beban orang tenaga honorer K II sangat banyak. Jika dipaksa harus ada penghematan, pos anggaran yang dikepras adalah untuk honor panitia dan mengurangi biaya perjalanan dinas.
Pada intinya Tasdik menuturkan jika jadwal pengangkatan tenaga honorer K II ini bisa berjalan mulus asalkan ada anggarannya. Sebaliknya jika anggarannya masih belum bisa dikeluarkan Kemenkeu, program pengangkatan menjadi tersendat.
Tasdik juga menuturkan karena keterbatasan sarana dan prasarana, maka ujian tulis untuk tenaga honorer K II dijalankan secara manual yakni menggunakan lembar jawaban komputer (LJK). Penetapan standar kompetensi dasar (KD) akan dijalankan bersama perguruan tinggi negeri yang direkomendasikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).
Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo menuturkan, kinerja pemerintah untuk menuntaskan tanggung jawab pengangkatan tenaga honorer K II harus terus dikawal. \"Sebab jadwalnya sering berubah-ubah. Ini membuat masyarakat bingung,\" tandasnya.
Dia mencontohkan jika pada jadwal yang telah diserahkan ke Komisi II DPR menyebutkan jika uji publik nama-nama tenaga honorer K II yang berhak ikut tes tulis akan diuji publik pada Februari ini. \"Tetapi nyatanya hingga mau penghujung Februari, uji publik itu tidak keluar-keluar,\" katanya.
Selain itu Ganjar juga mengatakan, awalnya pemerintah menargetkan jika jadwal ujian tulis untuk mengangkatan tenaga honorer K II dijalankan pada Maret atau April. Tetapi nyatanya berubah menjadi Juli dan kemudian berpotensi diundur lagi menjadi Oktober. \"Sekarang yang kita tuntut itu adalah kepastikan jadwalnya dulu. Itu sudah membuat masyarakat tenang karena ada kepastian,\" jelas dia.
(wan)