Ratusan Ribu Ton Siap Masuk Pasar
JAKARTA - Belum adanya solusi yang tepat dan mujarab untuk mengatasi krisis bawang putih mengakibatkan banyak pihak mencoba mengail di air keruh. Di tengah situasi pasar yang bergejolak, kemarin 40 kontainer bawang putih ilegal asal Tiongkok dikabarkan masuk ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Bahkan, sembilan kontainer di antaranya sudah dilepas ke pasar.
Menurut anggota Komisi IV DPR Anton Sihombing, 40 kontainer bawang putih tersebut akan dikirim ke Medan. Dia menyebut, izin impor kontainer sebanyak 110 unit tersebut tercatat untuk menyuplai bahan baku pabrik terasi di Medan.
\"Ada segel Badan Karantina Belawan Medan. Tapi, kenapa kok bisa lolos ke Tanjung Priok?\" katanya kemarin (16/3).
Anton mendesak pemerintah menjelaskan mengapa keteledoran tersebut terjadi. \"Dalam tiga hari ini kita terus awasi peredaran bawang putih di Jakarta. Bawang putih yang masuk ke pasar induk dan pasar tradisional dari Medan dan wilayah lainnya itu ilegal. Seharusnya tidak boleh masuk pasar,\" tegasnya.
Belum selesai masalah bawang putih, kini \"saudaranya\", bawang merah, menunjukkan grafik peningkatan harga ke Rp 64.000 per kilogram. Namun, Kementerian Pertanian membantah telah terjadi krisis bawang merah seperti halnya bawang putih.
Sekretaris Ditjen Pemasaran Produk Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Yasin Taufik mengatakan, sekitar 90 persen bawang merah dalam negeri saat ini dipasok petani lokal. Bahkan, dalam beberapa periode, Indonesia mengalami surplus suplai bawang merah.
Yasin mengacu pada asumsi konsumsi bawang merah di tanah air mencapai 2,5 kilogram per kapita per tahun. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk, dihasilkan jumlah kebutuhan bawang merah 660 ribu ton per tahun.
Padahal, total produksi bawang merah setahun 900 ribu hingga 1 juta ton. \"Kalau ada kenaikan harga bawang merah, itu lebih dipicu faktor psikologis kenaikan harga bawang putih,\" paparnya dalam diskusi polemik soal bawang di Warung Daun, Cikini, Jakarta, kemarin (16/3).
Sekjen Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon pesimistis polemik bawang akan segera rampung tanpa ada intervensi dari korporasi pelat merah atau BUMN. Menurut dia, saat ini di pasar bawang tengah terjadi praktik kartelisasi untuk mengeruk untung. \"Perburuan rente dalam praktik kartel bawang ini harus diminimalkan. Caranya, impor bawang harus dilakukan BUMN,\" terangnya.
Fadli mengatakan, beberapa BUMN yang sebelumnya diberi privilege untuk menjalankan importasi produk pertanian adalah Bulog dan RNI (Rajawali Nusantara Indonesia). \"Asalkan, proses importasi harus transparan dan tidak berburu rente. Jangan seperti masa lalu, yang justru untuk cari untung,\" imbuhnya.
Ekonom Indef Enny Sri Hartati menambahkan, pengendalian lonjakan harga bawang putih dan bawang merah tersebut hanya bisa diselesaikan dengan menciptakan mekanisme pasar yang sehat. Sistem perdagangan yang sehat itulah yang nanti berdampak pada minimalisasi kartel. \"Kalau ditangani BUMN, hanya memindahkan masalah. Justru dengan memberikan akses bebas untuk semua pelaku usaha akan menyelesaikan kartel,\" timpalnya.
Kata Enny, meski Bulog menjadi BUMN penyangga stabilitas harga, tidak semua harga komoditas menjadi cakupan Bulog. \"Karena bawang ini bukan komoditas strategis,\" jelasnya.
Wakil Ketua Komisi IV DPR E. Herman Khaeron mengungkapkan, akar masalah kenaikan harga bawang itu tidak keluar dari permainan spekulan yang sangat memahami kondisi pasar. \"Solusinya, harus menjerat spekulan dengan UU Pangan yang sudah disahkan. Kalau ada yang menimbun secara sengaja dan mengakibatkan harga pangan tinggi, harus disanksi administrasi hingga pidana,\" tegasnya kemarin.
Selain itu, Herman menyayangkan instansi statistik di tanah air yang kerap tidak akurat menyuguhkan data demand-supply bawang. Dia menyarankan Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan memperbarui data soal kebutuhan konsumsi bawang rata-rata per kapita. \"Sehingga, jika ada fluktuasi harga pangan strategis, sudah langsung diketahui penyumbat masalahnya. Dalam jangka pendek, intervensi pemerintah semoga menyelesaikan masalah,\" paparnya.