3 Ribu Undangan Mulai Disebar

Selasa 30-07-2013,00:00 WIB

MERANGIN – Sekretariat DPRD Merangin mulai menyebarkan sekitar 3 Ribu undangan acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Merangin periode 2013-2018 Al Haris-Khafid Moein (Harkad) 06 Agustus.

“Undangan sudah dicetak dan sejak kemarin sudah disebarkan untuk para tamu undangan,” kata Sekretaris DPRD Merangin, Sibawaihi kepada wartawan.

Undangan tersebut disebarkan kepada bupati seluruh Provinsi Jambi dan bupati provinsi tetangga terdekat serta tokoh masyarakat. Termasuk juga untuk tamu pusat seperti Mendagri. “Semua kita undang, seperti menteri, gubernur, bupati lainnya, hingga tokoh masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskannya, karena keterbatasan kapasitas gedung, saat pelantikan nantinya para tamu undangan juga akan di tempatkan di luar gedung dengan mendirikan tenda. Pelantikan sudah direncanakan akan dibuat semeriah mungkin, lebih meriah dari pelantikan bupati sebelumnya.

“Kita rencanakan pelantikan ini semeriah mungkin, dimana pada pelantikan sebelumnya hanya 2 ribu undangan, pada pelantikan kali ini kita akan sebarkan sedikitnya 3 ribu undangan keberbagai pihak,” jelasnya.

Ditambahkannya, pada hari pelantikkan tersebut agenda cukup padat, mulai pagi hingga malam. Pagi pelantikan Harkad, siangnya acara pelantikan pengurus TP PKK Merangin dan sorenya sekitar pukul 15.00 WIB dilanjutkan dengan acara serah terima ketua lembaga adat dan buka bersama.

“Untuk pelantikan TP PKK tempatnya di gedung kantor bupati. Dan pada malam harinya dilanjutkan dengan acara pisah sambut bupati baru dengan Nalim,” tambahnya.

Sementara itu, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Polres Merangin akan melakukan pengamanan dengan memperketat pos-pos di sekitar lokasi pelantikan, termasuk para pengunjung yang hadir.

Kapolres Merangin, AKBP Satria Yusada melalui Kabag Ops, Kompol Ahyar menyatakan, pelantikan tersebut merupakan acara resmi kenegaraan dan merupakan acara yang sangat sakral. Karena itu dalam acara seperti itu wajib adanya pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang merupaka alat negara. Apalagi Bupati dan wakil Bupati merupakan kepala daerah yang akan melanjutkan pembangunan ke depan.

“Kita tidak ingin acara pelantikan adanya muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Kita menjaga jika ada kericuhan yang akan menggangu jalanya pelantikan. Dan ini sangat penting untuk dilakukan oleh pihak kepolisian,” terangnya.

(bjg)

Tags :
Kategori :

Terkait