MUARABULIAN – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Batanghari, Mhd Damiri, menginformasikan puluhan Pondok Pesantren (Ponpes) yang ada di Batanghari tidak layak huni dan kekurangan sarana prasarana khususnya mamsalah ruangan dan tempat tidur santri yang memadai. Bahkan, tidak semua ponpes yang ada di Batanghari sudah mengantonggi izin atau melaporkan kepada Kemenang Batanghari.
‘’Dari 22 Ponpes yang ada di Batanghari, 18 Ponpes sudah memiliki izin dan melaporkan Kemenag, sedangkan empat Ponpes belum melapor,’’ ujarnya.
Diakuinya, dari keseluruhan Ponpes yang ada di Batanghari, hanya tiga Ponpes yang sarana dan prasarananya memadai, diantaranya Ponpes Darul Aufa, Ponpes Zulhijjah. ‘’Selebihnya, Ponpes di Batanghari mayoritas masih memprihantinkan dan masih membutuhkan sarana yang lengkap,’’ ungkapnya.
Dijelaskannya, umumnya Ponpes yang ada di Batanghari berasal dari Batanghari. Dan dari segi bangunan selama ini hanya dibantu Pemkab dan ada juga bantuan dari Kanwil. ‘’Untuk mendapatkan bangunan, pengelola Ponpes harus mengajukan prosposal dulu ke Kemenag, baru dikasih,’’ jelasnya.
Saat ini, katanya, yang perlu jadi perhatian pemerintah adalah para guru yang mengajarkan di Ponpes. Mereka tidak mendapatkan sama sekali gaji. Selama ini Pemkab hanya memberikan inisiatif kepada pimpinan Ponpes bagaimana yang terbaik agar dapat mensejahterakan guru pondok. ‘’Setiap bulan Pemkab memberikan insintif kepada pimpinan pondok, pemerintah atau dalam hal ini kemenag tidak boleh memberikan gaji untuk guru pondok, kemenag hanya bisa memberikan untuk guru MTs dan MIN,’’ terangnya.
Untuk guru Ponpes,katanya, yang mencarinya adalah pihak Ponpes. Sebab Ponpes itu adalah swasta, sehingga gurunya digaji pihak Ponpes. Saat ini minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka di Ponpes cukup tinggi. ‘’Apalagi saat ini ilmu agama sangat diperlukan bagi anak-anak selain ilmu teknologi,’’ tandasnya.
(adi)