Pejabat Daerah Akui Ada Kebocoran
JAMBI –Miliaran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) diperkirakan hilang setiap tahunnya. Hal ini disebabkan beberapa hal.
‘’Diantaranya SDM birokrasi yang kurang berkualitas dan regulasi yang tidak ada,’’ ungkap pengamat ekonomi, Dr Pantun Bukit kemarin.
Dirinya mencontohkan, potensi PAD di kelebihan tonase angkutan jalan. Terkadang, katanya, truk kelebihan muatan tidak dibongkar. ‘’Seharusnya, ini didenda saja, dan jadikan sumber PAD,’’ tukasnya.
Belum lagi, katanya, prilaku birokrasi yang terkadang mempersulit orang untuk membayar pajak. ‘’Ini juga menyebabkan potensi pajak tidak maksimal,’’ ujarnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bungo sendiri, Ridwan, Is mengakui ada kebocoran PAD di sektor penerimaan pajak. Hanya saja pembuktiannya sulit dilakukan.
“Untuk memantau kebocoran-kebocoran PAD itu sendiri, telah kita serahkan kepada Tim Evaluasi PAD,’’ tegasnya.
Dirinya menyebutkan, ada beberapa sumber PAD. Ada PAD murni dan ada PAD sumber lain. “Saya lupa angkanya tahun ini berapa.’’ Akunya lagi. sedangkan item-item penerimaan pajak adalah, pajak Konstribusi, Galian C, Reklame, Wallet, Sewa Asset Pemerintah, Sewa Alat Berat dan beberapa sumber lainnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kerinci, Erwan mengatakan, sumber PAD Kabupaten Kerinci adalah pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lainnya yang sah.
Menurutnya pajak daerah itu seperti galien C, reklame, restoran atau rumah makan. Sedangkan retribusi seperti objek wisata, pasar, parkir, alat berat dan AMP. Diakuinya penerimaan PAD Kabupaten Kerinci belum maksimal. Malah target PAD dibeberapa sektor pun banyak yang tidak tercapai. \"Seperti retribusi alat berat di Dinas PU belum maksimal, AMP juga belum maksimal, yang parah itu pajak galian C belum maksimal,\" ujarnya.
Dia mengatakan target penerimaan PAD tahun 2012 tercapai lebih 50 persen. \"Belum maksimal, tapi diatas 50 persen capaiannya. Data realnya saya tidak ingat, karena data dikantor,\" ucapnya.
Dari Batanghari sendiri dilaporkan, berdasarkan data Dispenda, hingga september 2013 kemarin. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perubahan Kabupaten Batanghari tahun 2013, sudah mencapai 38 Miliar lebih. “Dengan persentase sebesar 83,94 persen dari target PAD sebesar 46 milyar lebih,” ungkap Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Batanghari M.Hatta, melalui Zurni, selaku Kabid Pendapatan Dispenda.
Dikatakannya, Jika tahun 2011 lalu target PAD Kabupaten Batanghari sebesar 30 milyar lebih, dan pada tahun 2012 target PAD sebesar 33 milyar, namun tahun 2013 ini pemerintah Batanghari menargetkan PAD sebesar 38 milyar dan untuk tahun 2014 target PAD sebesar 46 Milyar lebih, menurut dia, target PAD sebesar 38 milyar tersebut optimis 100 persen mencapai target, dan pada Anggaran pendapatan belanja daerah perubahan menjadi 46 milyar lebih. \"Realisasi PAD APBD-p tahun 2013 ini bisa dilihat dari APBD murni yang bisa melebihi target, tentu saja kita upayakan untuk PAD perubahan bisa juga melebihi taget yang ditentukan,” katanya.
Akmal, Wakil Ketua Komisi I DPRD Batanghari, mengatakan potensi PAD batanghari bersumber dari BPHTB cukup potensial. Dan mereka ingin pihak Dispenda memaksimalkan penarikan tersebut dari setiap perusahaan yang memiliki HGU di Batanghari. “Dewan sangat mendukung Dispenda untuk peningkatan PAD bersumber dari BPHTB. Karena kita memiliki banyak perusahaan pemegang HGU,”ujar Akmal.
Akmal sendiri mengatakan bahwa bila PT APL mampu mengeluarkan Rp 1,8 miliar setiap tahun. Maka target PAD yang ditetapkan Dispenda sebesar Rp 1,5 sudah over target hanya dari satu perusahaan saja.
Dari Kabupaten Muarojambi dilaporkan bahwa sampai dengan akhir bulan Oktober capaian PAD telah mencapai angka 92,93 persen yang nilainya yaitu 38,5 Miliar dari target yang ditetapkan sebesar 41 M.
Hal ini terbilang cukup besar mengingat pertumbuhan APBD Muarojambi yang terus meningkat, pihak SKPD pemungut juga optimis akan melebihi target yang ditetapkan. \"Kami optimis target akan tercapai dengan baik, mengingat masih ada waktu kurang lebih 1 bulan lagi untuk mendapat PAD,\"ujar Sekretaris Dispenda Muarojambi Edi Salman SE
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Muarojambi Kamaluddin Havis mengatakan bahwa sampai saat ini belum ada kebocoran PAD namun memang pengelolaan PAD masih dinilai belum optimal. \"Kebocoran belum kita temukan namun memang sebenarnya masih cukup banyak jalur penyerapan PAD yang belum optimal pengelolaannya,\"ujar Havis.
Hingga saat ini Pemkab Tanjab Timur sama sekali belum menerima adanya laporan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini ditegaskannya kemarin saat dikonfirmasi via ponsel.
\"Masih belum ditemukan laporan kebocoran PAD,\" katanya.
Menurutnya, kebocoran PAD baru bisa dihitung setelah laporan seluruh SKPD telah masuk. Dan itu baru bisa dilakukan diakhir tahun.
\"Karena tiap SKPD kan punya target untuk menyelesaikan tugas yang dibuatnya,\" jelas Sudirman.
Setelah adanya laporan yang masuk dari seluruh SKPD, baru bisa diketahui mengenai ada atau tidaknya kebocoran PAD.
\"Kalau sekarang belum bisa diketahui apakah ada atu tidak kebocoran PAD,\" katanya.