Survei OJK
JAKARTA-Sosialiasi tentang jasa keuangan terus getol dilakukan pemerintah. Alasannya, tingkat kemelekan masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan masih rendah. Padahal, pemahaman tentang lembaga-lembaga financial dapat meningkatkan kesejahteraan masyrakat.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad berdasar survei OJK dari 100 orang Indonesia, hanya 20 yang paham tentang perbankan dan produknya. Sementara yang mengenal asuransi baru 10 orang dan pasar modal lebih kecil lagi. \"Pengetahuan yang kecil ini membuat akses juga jadi sulit, kalau akses jadi sulit, maka akan sulit juga industri keuangan kita jadi inklusif,\" ujarnya di sela Workshop Nasional SMK Berbasis Pesantren dan Pelaku Industri di Asrama Haji, Surabaya, kemarin (8/12).
Padahal, menurut Muliaman, salah satu indikasi negara maju adalah masyarakat yang paham tentang jasa keuangan tinggi. Sehingga, mereka dapat memanfaatkan lembaga-lembaga keuangan untuk meningkatkan perekonomian rumah tangga. \"Semua pihak harus memikirkan ini. Sebab, masa buta huruf sudah lewat,\" ujarnya.
Muliaman menambahkan OJK saat ini sudah mencanangkan strategi nasional literasi keuangan. Ini diharapkan bisa mendorong edukasi dan pendidikan mengenai jasa keuangan ke pelosok masyarakat. Salah satu yang dilakukan OJK adalah dengan menggendeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dalam penyusunan kurikulum pelajaran keuangan di sekolah.
\"Kami akan terus mereview kurikulum. OJK juga akan membuat pelatihan khusus pengetahuan kuangan bagi guru-guru. Kurikulum keuangan saat ini bagi kita masih perlu ditambah khususnya untuk kurikulum yang lebih practical oriented, artinya pengetahuan dasar keuangan bagi anak-anak sekolah dasar maupun tingkat menengah,\" kata Muliaman.
Dia juga menyebut SMK berbasis pondok pesantren telah menjadi pilot project untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan jasa keuangan. Lembaga ini juga diharapkan dapat memproduksi SDM keuangan, khususnya ekonomi syariah. \"Potensi dan perkembangan ekonomi syariah di dunia sangat pesar. Indonesia harus melihat itu. Apalagi, kualitas SDM Indonesia tidak kalah dengan negara lain,\" ujarnya.
Pemenuhan SDM di bidang keuangan khususnya industri syariah, OJK mencatat setidaknya 20 ribu SDM. Jumlah tersebut hanya untuk SDM level profesional, sedangkan SDM di level menengah atau untuk lembaga seperti BMT dan koperasi syariah belum dihitung. \"Tahun depan, OJK mulai survei berapa jumlah lembaga keuangan mikro khususnya kepada lembaga mikro syariah. Dari situ kita juga tahu tentang pemenuhan SDM,\" katanya.
(jpnn)