Dia menegaskan, harus ada kebijakan dari Pemprov yang fokus untuk memikirkan masyarakat. Baik di bidang infrastruktur, tingkat kemiskinan yang harus dikurangi sampai biaya pendidikan yang tidak tepat sasaran. “Karena banyak pejabat yang memang tak perlu dibantu untuk meningkatkan pendidikan itu contohnya dapat beasiswa anaknya. Harusnya orang miskin yang harus dibantu. Harus aja kebijakan yang tegas,” keluhnya.
Hingga saat ini, beberapa peraturan daerah yang ada memang sebenarnya sudah mencukupi dan tegas. Namun, pelaksanaan perda yang dilakukan di lapangan masih sangat lemah. Karena banyaknya pejabat daerah yang memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penyelewengan dan melanggar aturan.
“Perda sebenarnya mendukung, namun implmentasinya belum baik. Bahkan pejabat hanya berfikir untuk terpilih jadi anggota dewan lagi, itu kan salah. Harusnya pikirkan masyarakat. Jangan mikir untuk duduk menjadi anggota dewan,” keluhnya lagi.
Soal pendidikan, Mukhtar Latif, Ketua dewan Pendidikan Provinsi Jambi menegaskan, sarana dan prasarana pendidikan saat ini masih minim. Selain itu, target anggaran yang diharuskan undang-undang yakni 20 persen dari anggaran daerah juga belum terpenuhi. “Target anggaran minimal naisonal, keguruan, pembiayaan, standar proses belum terpenuhi. Padahal menurut PP 19 thn 2005 standar nasional pendidikan jelas, tapi kita masih jauh dari harapan,” katanya.
Selain itu, pencapaian standar pendidikan jga belum. Seharusnya, soal pendidikan harus mendapatkan perhatian serius dan dianggarkan spesifik dan simultan. “Saat ini cenderung hanya 1 sekolah yang diperhatikan, yang lain diabaikan. Seperti ada titian teras, man cendikia, SD 47. Ya yang lain jadi tertinggal. Jadi arus ada perhatian khusus untuk bidang pendidikan,” katanya.
“Karakteristik pendidikan kita juga belum ada di jambi. Pemetaan pendidikan dibuat provinsi kemarin ada, tapi kabur. Output itu katanya supra enterpreunership. Apakah pendidikan mau buat pengusaha saja. Karakter pendidikan kita belum ada. Kebijakan pendidikan belum satu nafas antara provinsi dengan kabupaten kota, sehingga kesannya jalan sendiri. Harusnya satu kata, untuk mencapai program yang cepat tercapai,” katanya.
Disisi lain, lemahnya pemberdayaan dan SDM lokal sebagai mitra pencapian pendidikan. “Kemarin ada lesson studi kenapa ke bandung, di jambv kan banyak doktor dan tahu potensi lokal. Kepercayaan masyarakat belum ada utk jambi sendiri,” tandasnya.
Sementara Madian, anggota DPRD Provinsi Jambi menerangkan, HUT merupakan momentum yang bersejarah bagi jambi. Daerah harusnya memikirkan ke depan bagaimana Jambi lebih maju, dari pembangunan, SDM, insfrastrukturnya,” katanya.
“Ini saatnya untuk koreksi apa kekurangan ke depan untuk pembangunan Provinsi yang baik. Banyak hal yang perlu jadi perhatian, utamanya soal SDM, infrastruktur, pencapaian pembangunan dan target pendapat. Pemprov perlu kerja keras utk itu,” imbuhnya.
Sementara Zoerman Manaf, wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi menyatakan, diharapkan Gubernur dan Wakil Gubernur bisa mengakhiri jabatan dengan terwujudnya visi misi mereka, Jambi Emas. “Kita semua mendukung itu. Sejak semula kami juga mendukung visi dan misi itu. Diharapkan ke depan jangan mengusulkan proyek yang tak langsung ke masyarakat,” ujarnya.
“Jangan sampai masyarakat tak menikmati apa yang sudah diperbuat pemerintah. Kita akan mengawasi anggaran dan usulan yang di SKPD,” pungkasnya.
(wsn)