Oleh: Mhd. Zaki, S.Sos., M.H.*
Menata dan menertibkan kota bukanlah pekerjaan mudah. Apa lagi opini yang terlanjur terbentuk di masyarakat bahwa kota diidentikkan dengan penduduknya yang individualis, kepekaan sosialnya yang rendah, jumlah penduduknya padat, sesak, macet, tingkat kriminalitasnya yang tinggi, dan segudang persoalan lainnya.
Belum banyak yang berhasil dalam menata dan menertibkan kota dengan baik. Namun bukan pula berarti tidak ada yang berhasil. Lalu bagaimana dengan Jambi? Akan kita masukkan ke kategori yang mana!, yang berhasil atau yang masih dalam perjuangan mewujudkannya.
Di awal tahun 2014 ini, ketika di luar sana oleh banyak kalangan digadang-gadangkan sebagai tahun politik dengan berbagai spekulasi dan asumsi, maka penulis mengasosiasikan tahun 2014 ini adalah momentum untuk berbenah, termasuk dalam hal menata dan menertibkan kota demi kepentingan bersama. Karena kalau diasosiasikan ke tahun politik, maka yang terbayang oleh penulis justru ketidaktertiban. Lihat saja baliho para calon legislatif (Caleg) berserakan di mana-mana, ditambah lagi pelanggaran aturan dan lain sebagainya.
Aturan tentang usaha pemerintah dalam menjaga kenyaman kota dalam hal ini baik kebersihan, ketertiban maupun keamanan selama ini sepertinya sengaja dibiarkan longgar. Hal ini bisa dilihat bagaimana para pedagang kaki lima (PKL) berulang kali dengan leluasa tanpa merasa bersalah telah menggunakan trotoar untuk menjajakan barang dagangan mereka. Akibatnya keselamatan serta kenyamanan yang merupakan hak pejalan kaki menjadi terganggu.
Begitu juga para pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat yang memarkirkan kendaraan mereka di sembarang tempat. Bahkan ada yang lebih parah lagi ketika badan jalan dijadikan tempat parkir. Tentu saja hal ini menyebabkan pengguna jalan lain menjadi terganggu.
Menghindari Diskriminasi
Usaha penertiban PKL yang baru-baru ini dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Jambi dengan dalih untuk menjaga kenyamanan dan keindahan kota dengan menurunkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menurut penulis justru dinilai diskriminatif, walaupun pemerintah kota mengklaim telah berhasil menertibkan PKL tanpa diwarnai dengan aksi protes. Mengapa demikian?, karena PKL yang tidak tertib sebenarnya adalah bagian kecil dari penyebab kesemrawutan kota.
Sementara di lapangan justru tidak sedikit pemilik tempat usaha yang belum menyediakan tempat parkir yang memadai, sehingga memaksa para konsumen untuk parkir di sembarang tempat. Namun hal tersebut sepertinya luput dari perhatian pemerintah. Saat PKL ditertibkan, pemilik tempat usaha lain yang tidak menyediakan tempat parkir seperti mini market, rumah makan, showroom, bank dan lain sebagainya yang telah menyumbang kemacetan dan mengganggu keindahan kota mestinya juga ditertibkan, sehingga tidak ada diskriminasi. Begitu juga dengan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di sembarang tempat juga perlu mendapatkan perhatian oleh aparat yang berwenang, karena turut andil membuat Jambi tambah semrawut.
Bertindak Tegas
Idealnya setiap pemilik tempat usaha harus menyediakan tempat parkir yang memadai. Sehingga tidak ada lagi para konsumen yang memarkirkan kendaraannya di sembarang tempat, bahkan sampai memakan badan jalan. Disinilah sesungguhnya peran pemerintah. Seandainya pemilik usaha tersebut tidak bersedia menyediakan lahan untuk parkir, maka pemerintah harus lebih berani untuk tidak mengeluarkan izin usaha, kalau saja izin usaha itu terlanjur di keluarkan maka pemerintah punya wewenang untuk mencabut izin tersebut. Kira-kira pemerintah berani tidak, bertindak tegas seperti apa yang telah dilakukan dalam penertiban reklame liar baru-baru ini?
Pemberian perizinan sudah seharusnya diperketat, termasuk izin usaha maupun izin mendirikan bangunan. Semua yang ingin memperolah izin haruslah memenuhi persyaratan dan ketentuan resmi yang telah ditetapkan pemerintah, selanjutnya semua izin yang telah dikeluarkan tersebut harus senantiasa untuk diawasi agar tidak terjadi penyalahangunaan izin.
Tentunya masyarakat punya harapan yang besar di awal tahun ini bisa menjadi momen yang tepat untuk berbenah, walaupun berbenah tidak harus menunggu pergantian tahun, tapi paling tidak, di awal tahun ini memberikan semangat baru bagi semua pihak untuk membuktikan bahwa tahun ini adalah tahun prestasi. Komitmen yang kuat dengan melibatkan partisipasi masyarakat, serta semua pihak tentu Jambi tertib akan bisa segara diwujudkan. Tetap Semangat!
*Pemerhati Sosial, Dosen Politeknik Jambi, Owner Pustaka Ken Dee [dot] Net, Anggota Pelanta 201307008