JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, mengapresiasi kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu 2014.
Namun demi tercapainya pemilu yang jujur dan adil, KPU diingatkan agar transparan dalam penggunaan sistem Information Technology (IT) nantinya.
“Kami berharap IT KPU harus transparan. Sangat berharap intelijen negara apapun tidak ikut terlibat dalam proses demokrasi. Jujur (pemilu) 2009 yang bermain adalah intelijen,” ujar Tjahjo saat memberi sambutan pada pembukaan Konsolidasi Nasional Penyelenggara Pemilu di Jakarta, Selasa (4/2) malam.
Selain itu, PDIP menurut Tjahjo, juga berharap Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu dekat dapat segera melaksanakan konsolidasi. Karena sengketa pemilihan legislatif dan pemilihan presiden yang kemungkinan nantinya akan hadir, kunci penyelesaiannya ada di lembaga penjaga konstitusi negara tersebut.
“Karena itu kami berharap MK melengkapi jumlah hakim konstitusi, harus sembilan orang. Waktunya tinggal 3-4 bulan lagi,” katanya.
Tjahjo mengaku perlu mengingatkan, karena pada salah satu keputusan MK beberapa waktu lalu, diduga MK membolehkan seseorang mencoblos lebih dari satu kali.
“Ini tindakan tidak demokratis. Kalau tak dicabut dikhawatirkan nantinya akan sangat mencederai pemilihan legislatif dan pemilihan presiden (jika kembali terulang). Kita semua adalah pemimpin demokrasi. Dan dari setiap pemimpin diminta kelak pertanggungjawabannya kepada rakyat, bangsa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa,” katanya.
(gir/jpnn)